JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar diminta mematuhi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait setoran Rp 1 miliar untuk setiap calon ketua umum.
Panitia Munaslub disarankan membatalkan penarikan dana tersebut karena KPK sudah menyatakan ada unsur politik uang hingga gratifikasi di dalamnya.
"Dengan adanya fatwa dari KPK tersebut, tinggal sekarang kembali kepada panitia penyelenggara, apakah kita mau membawa Partai Golkar yang kita cintai ini melawan arus dan terus menerus menciptakan citra negatif di mata publik atau tidak," kata Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia saat dihubungi, Kamis (5/5/2016).
Doli optimistis Munaslub bisa terselenggara dari dana yang dikumpulkan secara gotong royong oleh seluruh kader dan keluarga besar partai Golongan Karya.
Misalnya, dari politisi yang tergabung dalam Generasi Muda Partai Golkar saja sudah terkumpul 277 juta rupiah.
Jika semua kader Golkar di seluruh Indonesia berkontribusi, maka dana puluhan miliar untuk penyelenggaraan Munaslub pun bisa terkumpul.
"Gerakan pengumpulan dana itu dilakukan sebagai manifestasi dan sekaligus ajakan kepada seluruh kader, simpatisan, dan pimpinan partai untuk mengembalikan tradisi kebersamaan dan gotong royong khususnya dalam menyongsong pelaksanaan Munaslub," ucap Doli.
Doli pun mengapresiasi sikap dua bakal calon ketua umum, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo yang secara tegas menolak pembayaran setoran Rp 1 miliar.
Dia menilai, harusnya enam ketua umum lain menunjukkan ketegasan yang sama dalam menolak praktik politik uang ini.
"Sebagai seorang kader calon pemimpin partai, Syahrul dan Indra berani tampil beda dengan kandidat lain yang diam dan bahkan ada yang menyatakan pasrah dan ikut saja kebijakan panitia, sekalipun sebenarnya kebijakan panitia itu belum tentu semuanya baik buat partai," ucap Doli.
Doli khawatir jika setoran Rp 1 miliar benar-benar diterapkan, maka hal ini akan menjadi budaya di Partai Golkar. Hal ini akan terus menjadi preseden dan diterapkan pada periode berikutnya.
Praktik ini juga sangat mungkin berlanjut ke bawah, ke DPD hingga ke Kecamatan dan Desa.
"Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, itu artinya sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka," ucap Doli.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
