Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Jadi Ketum Golkar, Setya Novanto Janji Dukung Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 04/05/2016, 18:18 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Setya Novanto mengungkapkan sejumlah janjinya jika terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Hal tersebut diungkapkannya seusai mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar, Rabu (4/5/2016) siang.

Pertama, berusaha membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah.

Novanto mengatakan, partainya akan mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

"Supaya stabil, kuat dan berjalan secara aman, damai. Perekonomian semakin baik," kata Novanto, di Jakarta Selatan, Rabu.

Ia memastikan, di bawah kepemimpinannya, Golkar akan mendorong hubungan parlemen dan pemerintah berjalan dengan baik.

"Banyak keputusan-keputusan yang harus diambil berkaitan dengan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan lainnya. Dibutuhkan kerjasama parlemen dan pemerintah," kata Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu.

Novanto menambahkan, salah satu cara membesarkan Partai Golkar adalah dengan memperkuat kepercayaan dan wewenang di tingkat daerah, khususnya tingkat satu dan dua.

"Keluhan-keluhan bisa langsung diberikan pada pimpinan daerah," ujar mantan Ketua DPR RI itu.

Terakhir, jika terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Novanto berharap, rekonsiliasi dalam tubuh Partai Golkar tak hanya di pusat namun juga menjalar ke daerah.

"Inilah kekuatan Partai Golkar sehingga kekuatan ini bisa memberikan kontribusi besar demi kepentingan bangsa dan negara serta kesejahteraan rakyat Indonesia," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com