Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Kivlan Zen, Nasdem Bantah Yayasan Sukma Tiba-tiba Jemput 10 WNI

Kompas.com - 04/05/2016, 12:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi membantah bahwa Yayasan Sukma hanya menjemput 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Dia memastikan bahwa Yayasan Sukma yang berafiliasi dengan Nasdem itu ikut terlibat dalam proses pembebasan 10 WNI anak buah kapal Brahma 12.

"Itu menurut saya naif sekali kalau dikatakan hanya menjemput sandera. Tidak mungkin," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Selasa (3/5/2016).

Hal tersebut disampaikan Taufiq menanggapi pernyataan Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen, salah satu anggota tim negosiator pembebasan 10 WNI.

Menurut Kivlan, Yayasan Sukma tak ikut berpartisipasi dalam upaya pembebasan yang dilakukan pihaknya dan tiba-tiba menjemput sandera.

(Baca: Kivlan Zen: Yayasan Sukma Tiba-tiba Jemput 10 ABK, Tak Ikut Operasi Pembebasan)

"Memang yang punya pesawat di Indonesia hanya tim ini? Kenapa tiba-tiba yang hadir tim ini? Karena sudah dari awal. Jadi itu tidak benar," kata Taufiq.

Taufiq menilai Kivlan tidak mendapatkan informasi yang benar karena memang operasi yang dilakukan tim Yayasan Sukma dan tim Kivlan berbeda. Kivlan berupaya membebaskan sandera dengan berkomunikasi dengan pemimpin Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.

"Dia selalu mengandalkan Misuari. Setelah dia berbicara dengan Misuari, dia menganggap sudah selesai persoalannya. Dia tidak tahu kemudian prosesnya apa lagi yang terjadi di sana," ucap Taufiq.

Menurut dia, selain upaya yang dilakukan tim Kivlan Zein itu, tim dari Yayasan Sukma juga sudah melakukan upaya lain. Misalnya, dengan melakukan dialog langsung dengan pihak tokoh masyarakat, LSM, serta lembaga kemanusiaan daerah Sulu yang memiliki akses langsung ke pihak Abu Sayyaf.

(Baca: Luhut Sebut Pembebasan 10 Sandera WNI berkat Operasi Intelijen dan Diplomasi)

Akhirnya, pasukan Abu Sayyaf pun sepakat untuk menyerahkan sandera tanpa uang tebusan.

"Sepenuhnya di lapangan itu dilakukan oleh tim ini. Penyerahannya dilakukan di sebuah pantai,, namanya Pantai Parang. Begitu mereka turun dari kapal, menyerahkan sandera, tiga menit mereka langsung naik kapal lagi," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Inisiatif untuk membentuk tim negosiasi ini, lanjut Taufiq, sudah muncul sejak 3 April lalu saat rapat koordinasi Partai Nasdem.

Yayasan Sukma memimpin operasi di bawah Ahmad Baidowi dan Samsul Rizall Panggabean, dibantu kelompok Media Group, serta Partai NasDem di bawah Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Victor B Laiskodat dan anggota DPR Fraksi Partai NasDem Mayjen (Purn) Supiadin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com