Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sebut Pembebasan 10 Sandera WNI berkat Operasi Intelijen dan Diplomasi

Kompas.com - 02/05/2016, 22:15 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam membebaskan 10 WNI sandera kelompok Abu Sayyaf bisa dicapai berkat kolaborasi antara upaya diplomasi dan operasi intelijen.

Luhut menjelaskan, selama ini, Panglima TNI telah mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki untuk melakukan operasi intelijen, bersamaan dengan dilakukannya upaya diplomasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI.

"Kombinasi intelijen dan diplomasi itu berjalan bersama," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Senin (2/5/2016) malam.

Luhut menjelaskan, operasi intelijen yang dimaksud bukan dalam rangka mengirimkan pasukan khusus ke wilayah Filipina.

Menurut Luhut, selama upaya pembebasan, Pemerintah Indonesia selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina dengan bertukar informasi, nasihat strategi, dan asistensi.

"Pemerintah Indonesia belum sampai pada tahapan mengirimkan pasukan khusus, tetapi dalam mengirimkan penasihat dan asistensi memang iya," ucapnya.

Selain itu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk membayar tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf agar 10 WNI yang disandera tersebut dibebaskan.

(Baca juga: Istana Pastikan Pembebasan Sandera WNI Tidak Gunakan Uang Tebusan)

Dia juga mengatakan bahwa banyak pihak di luar pemerintah membantu upaya pembebasan. Namun, faktor terbesar keberhasilan pembebasan dipengaruhi oleh komunikasi antara Presiden Joko widodo dan Presiden Filipina Benigno Aquino.

"Sebenarnya, banyak pihak yang membantu kita. Tetapi, dukungan penuh Pemerintah Filipina yang bikin kita sukses. Kalau ada kelompok di luar pemerintah yang bantu, itu betul, tetapi in the end, komunikasi Presiden dengan Presiden Aquino yang berpengaruh," kata Luhut.

Saat ini, kata Luhut, pemerintah kembali fokus dalam mengupayakan empat WNI yang masih disandera. (Baca: Pemerintah Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI yang Disandera Abu Sayyaf)

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pun menegaskan hal yang sama seusai mengadakan rapat dengan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo.

"Dalam rapat tadi, kita membahas soal pembebasan empat WNI yang masih disandera. Jadi, kita akan segara berkoordinasi untuk mengupayakan pembebasan sandera yang lain," kata Retno seusai rapat terbatas, Senin.

Kompas TV Presiden Jokowi Apresiasi Pembebasan Sandera
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com