Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sebut Pembebasan 10 Sandera WNI berkat Operasi Intelijen dan Diplomasi

Kompas.com - 02/05/2016, 22:15 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam membebaskan 10 WNI sandera kelompok Abu Sayyaf bisa dicapai berkat kolaborasi antara upaya diplomasi dan operasi intelijen.

Luhut menjelaskan, selama ini, Panglima TNI telah mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki untuk melakukan operasi intelijen, bersamaan dengan dilakukannya upaya diplomasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI.

"Kombinasi intelijen dan diplomasi itu berjalan bersama," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Senin (2/5/2016) malam.

Luhut menjelaskan, operasi intelijen yang dimaksud bukan dalam rangka mengirimkan pasukan khusus ke wilayah Filipina.

Menurut Luhut, selama upaya pembebasan, Pemerintah Indonesia selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina dengan bertukar informasi, nasihat strategi, dan asistensi.

"Pemerintah Indonesia belum sampai pada tahapan mengirimkan pasukan khusus, tetapi dalam mengirimkan penasihat dan asistensi memang iya," ucapnya.

Selain itu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk membayar tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf agar 10 WNI yang disandera tersebut dibebaskan.

(Baca juga: Istana Pastikan Pembebasan Sandera WNI Tidak Gunakan Uang Tebusan)

Dia juga mengatakan bahwa banyak pihak di luar pemerintah membantu upaya pembebasan. Namun, faktor terbesar keberhasilan pembebasan dipengaruhi oleh komunikasi antara Presiden Joko widodo dan Presiden Filipina Benigno Aquino.

"Sebenarnya, banyak pihak yang membantu kita. Tetapi, dukungan penuh Pemerintah Filipina yang bikin kita sukses. Kalau ada kelompok di luar pemerintah yang bantu, itu betul, tetapi in the end, komunikasi Presiden dengan Presiden Aquino yang berpengaruh," kata Luhut.

Saat ini, kata Luhut, pemerintah kembali fokus dalam mengupayakan empat WNI yang masih disandera. (Baca: Pemerintah Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI yang Disandera Abu Sayyaf)

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pun menegaskan hal yang sama seusai mengadakan rapat dengan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo.

"Dalam rapat tadi, kita membahas soal pembebasan empat WNI yang masih disandera. Jadi, kita akan segara berkoordinasi untuk mengupayakan pembebasan sandera yang lain," kata Retno seusai rapat terbatas, Senin.

Kompas TV Presiden Jokowi Apresiasi Pembebasan Sandera
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com