JAKARTA, KOMPAS.com - Made Sutrisna, hakim ketua dalam persidangan gugatan perdata Fahri Hamzah terkait pemecatan dirinya oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberi waktu mediasi selama 30 hari kepada kedua pihak.
Hal itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015.
"Kalau ada kesepakatan damai kami akan buat dalam salinan putusan. Tapi jika tidak ada kesepakatan, kami akan melakukan proses sidang selanjutnya," ujar Made di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).
Dalam persidangan, ketua Hakim juga memberikan kesempatan pada kedua pihak untuk mengajukan mediator sebagai pihak penengah dalam kisruh ini.
(baca: Presiden PKS Beri Pesan Khusus ke Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Fahri Hamzah)
Namun, dari penggugat atau tergugat menyerahkan kewenangan tersebut pada majelis hakim. Ketua Hakim akhirnya menunjuk Baktar Djubri sebagai mediator.
Menanggapi persidangan yang berlangsung singkat pada siang hari ini, Mujahid A Latief selaku kuasa hukum Fahri mengatakan sebenarnya kliennya itu ingin berdamai.
Namun, karena tidak ada satu mekanisme yang tersedia di internal partai setelah ada putusan majelis Majelis Tahkim, pihaknya menganggap ada permasalahan.
(baca: PKS: Semestinya DPR Tak Perlu Repot Kaji Pergantian Fahri Hamzah)
"Maka kami menggugat ke PN Jaksel," tutur Mujahid.
Ia pun berharap, selama proses mediasi nanti akan ada titik temu antara Fahri dengan pimpinan PKS.
"Intinya kami sangat welcome dan terbuka jika ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat," kata Mujahid.
(baca: Fahri Hamzah: Tuan Sohibul Iman Perlu Baca UU MD3 Lebih Baik)
Sementara itu, anggota tim kuasa hukum PKS, Zainudin Paru mengatakan, pihaknya meyakini pemecatan Fahri sudah sesuai prosedur.
Karena itu, PKS meyakini bakal memenangkan gugatan yang diajukan Fahri.
"Kalau tidak sesuai, maka tidak…
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
