Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Ricuh Dinilai Jadi Bukti Lambatnya Kinerja Pimpinan DPD

Kompas.com - 12/04/2016, 12:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menilai, ricuhnya Dewan Perwakilan Daerah disebabkan ketidakpuasan para anggotanya.

Salah satunya terkait kinerja pimpinan yang lamban. Hal tersebut seringkali menghambat kinerja para anggota DPD.

"Kadang-kadang anggota DPD nya sudah mau melangkah agak jauh, tapi terkendala di dalam pikiran atau adminiatrasi ya g dibuat oleh unsur pimpinan," kata Ray saat dihubungi, Selasa (12/4/2016).

Dia mencontohkan, mengenai kewenangan DPD ikut terlibat dalam pembahasan Undang-Undang, meski tak terlibat dalam penetapan hasil UU.

Kewenangan tersebut telah diakomodasi Mahkamah Konstitusi namun DPD juatru memberi kesan seakan mereka enggan memanfaatkan kesempatan itu. Sekalipun terlibat, hanya terbatas pada pelibatan pembahasan namun tak ada upaya untuk meninggalkan kesan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa diperhitungkan.

"Intinya, DPD di bawah kepemimpinan ini semuanya berjalan seperti tidak ada terobosan," ujarnya.

Selain itu, Ray mengaku mendengar adanya rasa kesal dari para anggota karena unsur pimpinan tak banyak berkantor, terutama Ketua DPD Irman Gusman yang sudah menjabat dua periode.

Menurut dia, dapat terlihat kinerja Irman yang terlihat tak optimal dalam periode kepemimpinannya itu.

"Kalau ada geliat ini, beliau lebih lama di DPD nya melakukan apa, memperbaiki apa, mengadvokasi apa, mendorong anggota untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif bagi kepentingan publik, misalnya. saya pikir tuntutan-tuntutan seperti itu akan kandas," tutur Ray.

"Tinggal soal mau enggak unsur pimpinan DPD ini berubah. Jangan selalh berlindung di bawah ketentuan," imbuhnya kemudian.

Ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ray menyebutkan, ketentuan mengenai mosi tidak dikenal dalam peraturan tersebut. Maka ketika sejumlah anggota DPD melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPD, maka tak lantas dapat melengserkan mereka.

Oleh karena itu, untuk kembali mengembalikan kepercayaan anggotanya, kata Ray, Irman beserta pimpinan DPD lainnya harus mau bekerja lebih optimal dan membuat terobosan.

Salah satunya bagaimana untuk terus menerus memperbaiki mekanisme, mendorong dan mendesak supaya rapat di DPR, anggota DPD juga dilibatkan.

"Memotivasi anggota DPD untuk betul-betul aktif, melakukan tindakan-tindakan positif meski tidak diatur dalam UU, misalnya. Kalau mereka mau melakukan itu, mosi tidak percaya ini bisa kandas di tengah jalan," tutur Ray.

 

Kompas TV Rapat Paripurna DPD Diwarnai Kericuhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com