Menko Polhukam Nilai Diperlukan Utusan Khusus RI untuk Pasifik Selatan

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memandang perlu utusan khusus untuk kawasan Pasifik Selatan sebagai bagian dari upaya Indonesia memperkuat hubungan bilateral di kawasan itu.

"Saya akan menyampaikan usul ini kepada Bapak Presiden," kata Luhut, dalam jumpa pers yang berlangsung di atas pesawat Boeing 737-400 TNI-AU menuju Suva, Republik Fiji, Rabu (30/3/2016).

Luhut mengatakan, keberadaan utusan khusus untuk kawasan Pasifik Selatan itu diharapkan dapat semakin mengintensifkan komunikasi Indonesia dengan pemerintah dan rakyat negara-negara di kawasan tersebut.

Pada gilirannya, ini akan membantu memperkuat diplomasi RI di sana.

"Masalah diplomasi penting dan kita harus agresif menjelaskan kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan tentang kondisi dan situasi di dalam negeri, termasuk apa yang kita lakukan dalam penanganan masalah hak azasi manusia," kata Luhut.

Indonesia, lanjutnya, sering menjadi sorotan internasional dalam masalah HAM. Padahal pelanggaran HAM berat justru dilakukan oleh negara-negara lain.

Dalam konteks masalah Papua misalnya, sejumlah pihak di negara-negara kawasan Pasifik Selatan masih berpandangan bahwa orang Indonesia keturunan Melanesia hanya ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Kita coba patahkan argumentasi mereka satu-satu," kata dia.

Pada kenyataannya, Indonesia mempunyai 11 juta orang Melanesia yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, katanya.

Kehadiran utusan khusus untuk kawasan Pasifik Selatan juga diharapkan membawa pesan-pesan nyata Indonesia karena berkaitan juga dengan masalah kedaulatan NKRI.

Menanggapi pertanyaan tentang Melanesian Spearhead Group (MSG) yang memberikan tempat pada isu Papua, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia tidak ingin isu tersebut dibahas di konferensi tingkat tinggi para pemimpin negara-negara anggota organisasi tersebut.

Terkait dengan misi kunjungan ke Republik Fiji, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Isu-Isu Strategis Djauhari Oratmangun menegaskan bahwa negara itu merupakan sahabat baik Indonesia di kawasan Pasifik Selatan.

Dalam konteks MSG, menurut diplomat senior itu, Fiji juga merupakan salah satu pendukung Indonesia. Kedua negara pun menjalin kerja sama teknis Selatan-Selatan yang cukup signifikan.

Dalam kunjungan ke Fiji ini, Pemerintah RI menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa dana senilai 2 juta dolar AS dan barang senilai tiga juta dolar AS.

Indonesia juga mengirim satu kompi pasukan zeni TNI-AD guna membantu proses rekonstruksi pasca-bencana topan kategori 5 yang menghantam wilayah negara itu Februari lalu.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan juga membawa surat Presiden Joko Widodo untuk Perdana Menteri Fiji J.V.Bainimarama. Dari Fiji, misi kunjungan dilanjutkan ke Papua Nugini.