Pemerintah Didesak Bentuk Komisi Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak membentuk Komisi Kepresidenan untuk Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban.

Hal tersebut disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi usai mengadakan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden.

Komisi tersebut, kata Hendardi, haruslah terdiri dari orang-orang bijak. Mereka bukan merupakan perwakilan institusi negara yang justru bagian dari masalah kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Contoh Pak Syafii Maarif, Mustofa Bisri, Romo Magnis, Kemala Chandra Kirana. Ini usulan kami tadi," kata Hendardi di Gedung Wantimpres, Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2016).

Komisi tersebut, nantinya akan melakukukan validasi data-data terutama hasil penyelidikan Komnas HAM.

Kemudian, setelah melalui suatu proses dapat ditentukan mana kasus yang dapat dilanjutkan lewat pengadilan dan mana yang tidak.

Setara dan perwakilan keluarga korban kasus HAM masa lalu memilih menemui Wantimpres karena mereka langsung berhubungan dengan Presiden Joko Widodo. (baca: Bahas Kasus HAM Masa Lalu, Setara dan Keluarga Korban Temui Wantimpres)

Sehingga mereka berharap, poin-poin yang disampaikan dapat langsung disampaikan kepada Jokowi.

"Pada dasarnya ini adalah usaha kami untuk mendesakkan satu penyelesaian HAM masa lalu. Keluarga korban sampai saat ini sudah 436 kali selalu berada di depan Istana setiap Kamis untuk mendesak penyelesaian HAM masa lalu," tutur Hendardi.

Menurut dia, harapan para keluarga korban HAM masa lalu sangat tinggi ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden. Pasalnya, Jokowi merupakan figur yang tak terbebani peristiwa masa lalu.

Karena itu, kata Hendardi, sangat wajar jika harapan masyarakat terutama keluarga korban sangat tinggi terhadap Jokowi.

"Setahun menapaki kekuasaan dan ini tahun kedua, kami tidak ingin menunggu tahun-tahun berikutnya," tegasnya.