Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Pertanyakan Kematian Siyono Saat Ditahan Densus 88

Kompas.com - 29/03/2016, 05:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mempertanyakan kasus kematian Siyono setelah ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia.

"Mengapa harus mati? Kenapa tidak dilumpuhkan? Kemudian membongkar jaringan terorisme, jangan memberantas terorisme dengan melakukan teror," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulis, Senin (28/3/2016).

Sebagaimana diketahui, kasus kematian Siyono bermula pada Selasa (8/3), Densus 88 menangkap Siyono di dekat kediamannya.

Selanjutnya, pada Kamis (10/3), Densus 88 menggeledah rumah Siyono di Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah.

Sedangkan esok harinya atau Jumat (11/3), Siyono dikabarkan meninggal dunia dan keluarganya diminta untuk mengurus jenazahnya.

"Ini perlu diingatkan bahwa memberantas terorisme tidak boleh melanggar hukum atau dilakukan dengan teror juga. Densus 88 pun harus menghormati UUD," kata Hidayat.

Terkait kasus Siyono, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan anggota Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri.

Kontras juga mendesak Polri untuk harus memastikan segala upaya intimidasi terhadap keluarga-keluarga korban tidak terjadi. 

Polri juga diminta untuk menjamin kebebasan keluarga korban untuk menuntut atau mencari keadilan terkait dengan segala penderitaan dan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam operasi aparat.

(Baca juga: Kontras Duga Densus 88 Lakukan Pelanggaran HAM terhadap Siyono)

Adapun Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI kini tengah melakukan investigasi terkait kematian terduga teroris Siyono (34) warga Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Kami sudah melakukan investigasi sejak kematian Siyono, dan saat istrinya, Suratmi berada di Jakarta serta kini ke lokasi kejadian di Klaten," kata Siane Indriani selaku Koodinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Komnas HAM RI, di Klaten, Senin (21/3).

Menurut dia, kejadian kematian Siyono tersebut ditangani Komnas HAM yang ke-118 kalinya dari berbagai daerah di Indonesia, bahwa seseorang yang baru terduga teroris kemudian dilakukan penyiksaan, dan mengakibatkan kematian.

Kronologi versi Polri

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan telah membantah bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Densus 88.

Menurut Anton, sempat terjadi perkelahian antara Siyono dengan polisi yang menjaganya di mobil. Pergulatan itu yang menyebabkan Siyono meninggal dunia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com