Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Dinilai Tunjukkan Cara Baru Terkait Calon Independen

Kompas.com - 17/03/2016, 06:33 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pemerintahan daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memperlihatkan cara baru terkait wacana calon independen.

"Yang ditunjukan adalah kesukarelaan," tutur Endi, dalam diskusi "Satu Meja" di Kompas TV, Rabu (16/3/2017) malam.  

Menurut Endi, selama ini jalur independen memang menjadi alternatif jika melihat mekanisme pencalonan yang ada. Apalagi, selama ini sudah menjadi pemahaman umum bahwa untuk maju di pilkada melalui jalur partai membutuhkan banyak uang.

"Calon akan berusaha untuk mendapatkan tiket pencalonan tidak dengan membeli, tidak dengan mahar," ujar Endi.

Bahkan Endi menuturkan bahwa ada juga pihak yang memanfaatkan jalur independen untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, ada yang "menjual" KTP agar seorang calon bisa maju melalui jalur independen.

"Dari KTP misalnya. Ada KTP yang dihargai untuk 30-50 KTP itu Rp 1 juta," tutur Endi.

"Jadi kalau mau (kumpulkan) KTP tidak usah dari rumah ke rumah. Karena sudah ada yang stok," kata dia.

Sedangkan aktivis yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Calon Independen, Fadjroel Rachman, menilai bahwa gubernur yang akrab disapa Ahok itu memang menjadi faktor utama yang memicu munculnya  fenomena calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

"Ini memang lebih banyak karena faktor Ahok," kata Fadjroel.

Fadjroel menjelaskan, selama ini banyak yang menduga Ahok akan maju melalui jalur partai. Namun, Ahok merasa belum mendapatkan kepastian dari partai.

"Ahok kemudian dengan tegas mengatakan akan maju melalui independen. Itu membuat partai dalam bahasa sundanya seperti ngajenghok (terkejut)," tutur Fadjroel.

Karena itu, Fadjroel pun menilai polemik mengenai calon melalui jalur independen atau jalur partai tidak perlu diperdebatkan.

"Boleh partai, boleh independen, yang penting kan nanti melayani rakyat," tutur dia.   

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com