Pengurus DPP PPP Minta KPK Ikut Awasi Politik Uang Saat Muktamar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Para pengurus DPP PPP meminta KPK untuk bisa mengawasi politik uang selama pelaksanaan Muktamar PPP.

"Kami tidak ingin nanti dalam pelaksanaan muktamar terjadi yang namanya politik uang," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Bandung, Hasan Husaeri di Gedung KPK, Jumat

Menurut Hasan, Pelaksana Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi dan Sekjen PPP M Romahurmuziy akan segera mengirimkan surat kepada Pimpinan KPK.

Adapun, bentuk pengawasan yang diberikan, diserahkan sepenuhnya kepada KPK.

Menurut Hasan, Muktamar PPP kali ini adalah forum islah untuk mempersatukan kembali dua kubu yang sempat bersengketa.

Untuk itu, para pengurus berharap muktamar tersebut dapat berlangsung secara terbuka, demokratis, dan berlaku adil bagi semua pihak.

Selain itu, menurut Hasan, dalam muktamar ini siapapun mendapat kesempatan untuk mengajukan diri sebagai calon ketua umum.

Setiap kader memiliki peluang yang sama, asalkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Ketika nanti dalam pelaksanaan, orang bisa melakukan apa saja. Maka, demi menghindari cacat itu, kami ingin KPK melakukan pengawasan," kata Hasan.

Menurut rencana, Muktamar PPP akan dilaksanakan paling lambat pada awal April 2016.