Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diusulkan Ganti Nurdin Halid sebagai Ketua SC Munas Golkar, Ini Tanggapan Rambe

Kompas.com - 29/02/2016, 19:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman menjadi salah satu yang disebut pantas menggantikan Nurdin Halid sebagai Ketua Steering Committee dalam susunan panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Terpilihnya Nurdin sebagai Ketua SC ditolak mayoritas kader Golkar, termasuk sebagian besar peserta rapat harian pengurus DPP Partai Golkar Selasa (23/2/2016) lalu.

Namun, meski namanya diusulkan sejumlah pihak, Rambe enggan berkomentar banyak. Menurut dia, susunan kepanitiaan Munas Golkar adalah urusan internal partai.

"Itu terserah DPP Golkar. Yang penting kita beraktivitas. Kita sukseskan apapun untuk kepentingan partai," tutur Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Soal penunjukan Nurdin, menurut Rambe isu itu tak perlu dikembangkan lebih luas.

"Jangan dibahas lah. Saya enggak bersedia membahas orang. Apalagi di keluarga partai sendiri," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.

Salah satu pihak yang mengusulkan nama Rambe adalah politisi senior Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo.

Indra mengatakan, segala hal yang berpotensi menjegal terselenggaranya Munas Partai Golkar yang bersih harus dicegah. Salah satunya adalah ketidaktepatan dalam penyusunan panitia Munas.

Indra, yang juga mengajukan diri sebagai kandidat calon ketua umum Golkar mengatakan, penyusunan kepanitiaan Munas harus dilakukan secara demokratis.

Jika tidak, maka akan berdampak pada hasil Munas yang akan ikut buruk.

Ia pun menyebut sejumlah nama yang berkembang di internal partai disebut cocok untuk menempati posisi Ketua SC. Nama itu antara lain Rambe Kamarulzaman, Hafiz Zawawi, Agun Gunandjar, hingga Ponco Sutowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com