Pernyataan Luhut Panjaitan Soal SP3 di KPK Dipertanyakan

Menurut Fickar, pernyataan Luhut tidak relevan. sebab, jika ingin menghentikan suatu perkara lantaran tersangkanya meninggal dunia, UU KPK tidak perlu direvisi. Hal itu telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Terhadap tersangka yang meninggal, KUHP itu sudah mengatur. Gugurnya tersangka, saat di penuntutan sampai di pengadilan kalau dia sudah meninggal dunia," ujar Fickar di Sekretariat Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/2/2016) sore.

Pasal 77 KUHP berbunyi, "kewenangan menuntut pidana dihapus, jika tertuduh meninggal dunia".

Adapun, jika seorang telah masuk ke persidangan dan meninggal dunia, statusnya diatur dalam Pasal 83 KUHP yang berbunyi, "kewenangan menjalankan pidana dihapus jika terpidana meninggal dunia."

"Artinya apa? Tidak perlu ada revisi UU KPK soal penerbitan SP3 atas alasan menghentikan perkara tersangka yang sudah meninggal dunia. Itu sudah diatur dalam KUHP, tinggal dijalankan," lanjut Fickar.

Pernyataan Luhut disampaikan di kantornya, Jumat (12/2/2016). Awalnya, Luhut mengungkapkan keheranannya terhadap fraksi di DPR yang menolak revisi UU KPK. Sebab, empat poin yang diusulkan direvisi bertujuan memperkuat KPK, bukan sebaliknya.

Usul soal wewenang penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) misalnya. Kasus di mana tersangkanya sudah meninggal, sebut Luhut, seharusnya di-SP3 oleh KPK. Namun, lantaran KPK tidak memiliki kewenangan itu, KPK tidak dapat melakukannya.

"Masak orang sudah mati tetap dihukum? Orang sudah meninggal dunia, kasusnya tidak di-SP3? Di mana hak asasi manusianya?" ujar Luhut di kantornya, Jumat.