Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahyudin: Ke Munas Golkar Pakai "Private Jet" Silakan, KPK Harus Awasi

Kompas.com - 14/02/2016, 11:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golongan Karya Mahyudin mendukung agar Musyawarah Nasional yang akan segera digelar diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini untuk mencegah dugaan politik uang yang isunya seringkali berkembang tiap kali Munas Golkar dilaksanakan.

"Setiap Munas selalu dihembuskan isu money politic meskipun itu tidak dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Jadi wacana ini baik agar jika hal tersebut memang tidak terbtukti, opini publik terhadap partai Golkar bisa berubah," kata Mahyudin di Banjarmasin, Minggu (13/2/2016).

Mahyudin mengatakan, penyelenggaraan Munas partai politik memang bukanlah acara negara yang harus mendapakan pengawasan dari KPK. Namun, banyak pejabat negara yang akan mengikuti kontestasi dalam Munas ini. Oleh karena itu, KPK harus memastikan tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan.

"Ada yang pakai private jet silakan saja, tapi KPK harus memastikan darimana dapatnya. Jangan sampai jadi gratifikasi. Kalau saya sih naik Garuda saja," ucap Mahyudin.

Mahyudin meyakini, pengawasan yang dilaukan oleh KPK ini bisa menjadi sebuah terobosan apabila berhasil diterapkan. Nantinya, parpol lain juga bisa mengikuti cara ini demi terselenggaranya forum partai yang bersih dan bebas dari politik uang, "Jadi partai modern memang harus seperti itu. Jadi pasti harus diaudit. Kalau enggak, jadi tidak sehat," ucap Mahyudin.

Ide untuk melibatkan KPK dalam Munas Golkar pertama kali muncul dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Agung Laksono.

"KPK dapat menjadi pengawas nantinya. Jadi kalau ada calon ketum yang macam-macam bisa langsung digugurkan," ujar Agung, di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pun mengatakan, KPK menangkap sinyalemen adanya peredaran uang di dalam penyelenggaraan munas. KPK akan mengawasi dinamika yang terjadi di internal partai tersebut.

"Kami menangkap sinyal-sinyal itu ada, bahkan kami menangkap jumlahnya yang bakal beredar itu berapa," kata Saut, Sabtu (30/1/2016).

Namun, ia enggan mengungkap data intelejen itu. Saut pun meminta kader partai untuk bersaing secara sehat.

"Kalau enggak, kita tangkepin semua. Tolong angka-angka itu distop," kata Saut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com