Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akom: Ketua DPR Tak Dilarang Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 07/02/2016, 13:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ade Komarudin menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR meskipun nantinya ia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam forum musyawarah nasional yang akan segera digelar. 

"Ya, setahu saya tidak ada aturan AD/ART, satu kata atau pasal mana pun di mana Ketua DPR dilarang mencalonkan diri," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Akom pun mengakui sempat membuat kesepakatan dengan Aburizal saat akan ditunjuk menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Kesepakatan tersebut yakni agar Akom sebagai Ketua DPR tidak menginisiasi musyawarah nasional, bukan tidak maju sebagai calon ketum Golkar.

"Jadi, tidak ada alasan saya untuk tidak komitmen. Memang saya tidak pernah menginisiasi munas," ucap Akom.

Akom mengaku sudah mendengar pernyataan Ridwan Bae yang memintanya mundur terlebih dahulu dari Ketua DPR jika hendak maju sebagai Ketum Golkar.

Namun, Ade menyatakan tidak mau terlalu reaktif menanggapi hal tersebut agar Golkar tidak kembali dalam situasi panas.

Lagi pula, Akom mengaku hingga saat ini belum memutuskan apakah akan maju sebagai calon ketum Golkar atau tidak.

"Saya akan bersikap pada saatnya. Tapi, tentu itu (mencalonkan diri atau tidak) kan tergantung pada yang punya suara," ucap Akom.

Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae sebelumnya meminta Akom terlebih dahulu mundur dari Ketua DPR jika ingin bersaing sebagai Ketum Golkar.

[Baca: Akom Diminta Mundur dari Ketua DPR jika Jadi Ketum Golkar]

Menurut dia, hal ini merupakan hasil keputusan DPD I seluruh Indonesia yang menggelar pertemuan di NTB belum lama ini.

Keinginan DPD tingkat I tersebut berangkat dari janji Akom kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Menurut dia, Akom pernah berjanji kepada Aburizal akan fokus sebagai Ketua DPR dan tak akan maju sebagai Ketua Umum Golkar.

"Dia (berjanji) tidak akan maju. Dia diharapkan konsisten dengan pernyataannya, konsen menjalankan tugas pokok DPR. Berikan kesempatan kepada yang lain agar fokus," ucap Ketua DPD Sulawesi Tenggara ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com