Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Malu sama Rakyat kalau Antar-menteri Tidak Klop

Kompas.com - 05/02/2016, 19:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta Presiden Joko Widodo segera mencari solusi untuk membuat Kabinet Kerja satu suara.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Kalau tidak klop ya harus dibikin klop-lah. Kan ada pemimpinnya, ada menteri koordinator, ada Presiden," kata SBY dalam wawancara yang diunggah ke akun YouTube resminya, Jumat (5/2/2016).

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek yang digagas gabungan BUMN Indonesia dan China. BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China diwakili China Railway International (CRI).

Kedua, perusahaan membentuk perusahaan patungan, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

(Baca: SBY: Proyek Kereta Cepat Itu Hakikatnya Pakai Uang Rakyat)

Namun, setelah Presiden Jokowi meresmikan proyek ini, Kementerian Perhubungan rupanya belum mengeluarkan izin pembangunan. Sebab, PT KCIC belum memiliki izin usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

"Malu kepada rakyat kalau satu menteri dan menteri lain tidak kompak, tidak klop, bahkan berbenturan," ujar Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Menurut SBY, baik Rini Soemarno maupun Ignasius Jonan sama-sama perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proyek kereta cepat ini. Namun, tentu saja, Rini dan Jonan perlu menyamakan pendapat terlebih dahulu secara internal sebelum mengemukakan masalah ini kepada publik.

(Baca: Giliran TNI AU dan BMKG Menyoal Kereta Cepat)

"Ada kalanya presiden juga harus bicara sendiri. Rakyat ingin dengar, setelah menterinya bicara, presidennya bicara untuk betul-betul menegaskan tidak ada hal yang tak sesuai aturan. Ini penting. Kalau tidak klop sana sini, bikin klop, dan sangat bisa bikin klop semuanya itu," ujar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com