Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Agama dan Budayawan Sangsi Dengan Upaya Deradikalisasi

Kompas.com - 29/01/2016, 11:56 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa tokoh dari kalangan agama dan budayawan menyangsikan upaya deradikalisasi dalam menangani kasus terorisme.

Menurut mereka, sikap radikal dan ekstremis yang menjadi faktor seseorang menjadi teroris tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Budayawan Franz Magnis Suseno tidak memercayai program deradikalisasi mampu memperbaiki akar persoalan terorisme.

Menurutnya, sikap penuh curiga, benci, dan iri hati yang dimiliki seorang teroris hanya bisa dihilangkan melalui penanaman paham anti kekerasan, dan agama melalui tokoh moderatnya..

"Saya tidak percaya dengan deradikalisasi, yang penting kita punya kesepakatan dari dalam diri untuk menghentikan budaya kekerasan," ujar Magnis ketika ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Di Indonesia, Magnis melihat agam telah melakukan peranan yang positif selaam 20 tahun terakhir. Hal ini terbukti dengan muncul tokoh-tokoh pluralis seperti Gus Dur dan Nurkholis Madjid.

Sementara salah satu kyai Nahdlatul Ulama, Mustofa Bisri berpendapat, bahwa selama ini yang tidak dijalankan oleh aparat pemerintah adalah upaya menegakkan undang-undang. Pemerintah sering kali lupa untuk menanamkan kepada masyarakat nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Pemerintah juga dianggap terlalu fokus pada ekonomi dan politik, tetapi lupa membangun sumber daya manusianya.

"Kalau hukum tidak ditegakkan oleh aparat penegak hukum maka hukum itu disepelekan oleh masyarakatnya sendiri. Kita punya ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk diterapkan di masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Gus Mus itu.

Pada kesempatan yang sama, budayawan Jaya Suprana mengatakan bahwa semua peristiwa intoleransi yang terjadi merupakan proses belajar yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.

Usia 70 tahun Indonesia merdeka belum cukup untuk menciptakan kondisi yang ideal di masyarakat.

"Saya tidak putus asa, ini justru proses belajar kita. Kalau Anda bayangkan merdeka 70 tahun, kita ini belajar cukup cepat dibandingkan Amerika Serikat. Ya, kita memang masih perlu belajar menghargai. Sudahlah tidak usah membuat peraturan. Pemerintah hanya perlu kasih contoh perilaku yang baik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com