Politisi Golkar: Kahar Muzakir Diperiksa KPK Jadi Ketua Banggar, Itu Enggak Benar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Kelompok Fraksi (Poksi) Partai Golkar di Komisi X DPR Ridwan Hisjam mempertanyakan langkah Ketua Fraksi Golkar di DPR, Setya Novanto, yang mengangkat Kahar Muzakir sebagai Ketua Badan Anggaran di DPR.

Padahal, menurut catatan Ridwan, Kahar memiliki kinerja yang sangat buruk di Komisi X.

"Saudara Kahar selalu bermain sendiri, tidak taat atas keputusan Fraksi Partai Golkar, khususnya masalah anggaran-anggaran yang harus diperjuangkan di Banggar," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/1/2016).

Ridwan menambahkan, Kahar juga sangat jarang masuk di rapat-rapat Komisi X. Dia juga tidak aktif mengikuti kunjungan kerja komisi yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan tersebut.

"Waktu kunker datang, terus langsung pulang. Ngambil uang perjalanan saja," ujar Ridwan.

Ridwan juga mempertanyakan rekam jejak Kahar yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca: Siapa Kahar Muzakir, Wakil Ketua MKD yang Pimpin Pemeriksaan Setya Novanto?)

Kahar dan Novanto beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII di Riau.

"Orang yang terindikasi, sudah diperiksa KPK, dijadikan Ketua Banggar, itu enggak benar," ucap Ridwan.

Ridwan mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie untuk mempertimbangkan kembali penempatan Kahar sebagai Ketua Banggar ini.

Rotasi Kahar menjadi Ketua Banggar diteken Novanto melalui SK bernomor SJ00708/FPG/DPRRI/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI. (Baca: Aburizal Tunjuk Kahar Muzakir Jadi Ketua Banggar DPR)

Bersamaan dengan Kahar, turut dirotasi 22 anggota lainnya, termasuk Ridwan, yang dicopot dari Wakil Ketua Komisi X.

Namun, Ridwan membantah protesnya terhadap penunjukan Kahar ini karena dia dicopot dari pimpinan komisi.

Kahar Muzakir sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan saat kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret Setya Novanto bergulir.

Kahar kerap membela Novanto di sidang etik kasus tersebut.