Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Terima Siapa Pun Pengganti Novanto sebagai Ketua DPR

Kompas.com - 23/12/2015, 14:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima siapa pun yang kelak dilantik menjadi ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Jokowi menyerahkan proses pergantian ketua DPR pada mekanisme yang berlaku di parlemen.

"Siapa saja yang sudah diputuskan, dilantik di rapat paripurna, tentunya dengan tangan terbuka Presiden atau pemerintah akan menerima itu," kata Pramono di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Pramono mengungkapkan, dirinya selalu melaporkan kepada Presiden mengenai semua perkembangan dan dinamika yang terjadi di DPR. Ia mengatakan bahwa Jokowi tidak akan mencampuri proses pergantian ketua DPR.

"Sama sekali pemerintah tidak mau ikut campur urusan itu," ungkapnya.

Sementara ini, kursi ketua DPR diisi oleh Fadli Zon selepas mundurnya Setya Novanto.

Seperti diketahui, Novanto mundur terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden untuk mencari keuntungan dari proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia. 

Pemilihan ketua DPR definitif baru akan dilakukan pada Januari 2016, setelah DPR selesai melakukan masa reses. 

Sesuai undang-undang, posisi ketua DPR akan tetap menjadi hak Partai Golkar, sesuai dengan partai asal Novanto.

Golkar pimpinan Aburizal Bakrie menyorongkan Ade Komarudin, sedangkan Golkar kubu Agung Laksono mencalonkan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menggantikan Novanto. 

Kompas TV Mundur Sebagai Ketua DPR, Setya Novanto Meminta Maaf

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com