Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH: Janji Nawacita Jokowi Menuntaskan Kasus HAM Masa Lalu Nol Besar

Kompas.com - 19/12/2015, 17:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal memenuhi janji menuntaskan kasus HAM masa lalu.

Padahal, janji itu tercantum dalam Nawacita dan digembar gemborkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2014. (Baca: Penegakan HAM Perikanan Butuh Insentif)

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang mengendap di instansi penegak hukum yang belum dituntaskan.

"Janji Jokowi untuk menuntaskan beban HAM masalalu di Nawacita-nya sampai sekarang masih nol besar," ujar Alghif di Kantor LBH Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Alghif mengatakan, ada tujuh kasus pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung yang belum diusut tuntas.

Ketujuh kasus itu adalah kasus Semanggi I dan II, peristiwa penghilangan paksa tahun 1997-1998, Tragedi Mei 1998, kasus Talang Sari, penembakan misterius, peristiwa pembantaian massal 1995-1996, serta kasus Wasior dan Wamena.

Bahkan, pemerintah dan Jaksa Agung H.M Prasetyo justru menawarkan adanya rekonsiliasi tanpa melakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap tujuh kasus tersebut.

"Tetapi rekonsiliasi yang harus dilakukan. Pertama, diungkap dulu kebenarannya baru dilakukan rekonsiliasi. Ini tidak terjadi di pemerintahan Jokowi-JK," kata Alghif.

Ia menilai, pemerintah seolah melakukan upaya pembungkaman terhadap masyarakat yang ingin penuntasan kasus HAM masa lalu. (Baca: Jokowi: Kita Harus Berani Rekonsiliasi Selesaikan Kasus HAM)

Misalnya, sebut Alghif, masyarakat dilarang membacakan naskah drama untuk memperingati peristiwa pembantaian massal oleh Partai Komunis Indonesia tahun 1965-1966.

"Majalah pers mahasiswa juga dilarang, dibredel. Pengungkapan kebenaran terkait HAM masa lalu tidak diprioritaskan, tidak dilindungi," ujar Alghif.

Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah partisipasi masyarakat untuk mengoreksi kinerja pemerintah.

Tak hanya terhadap pemerintah, masyarakat juga diminta untuk mengoreksi kinerja penegak hukum untuk lebih tanggap mengusut kasus pelanggaran HAM.

"Sekarang sudah banyak gerakan itu tetap menurut kami kita perlu puluhan kali lipat agar lebih besar," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com