Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RJ Lino Jadi Tersangka, Buwas Puas

Kompas.com - 19/12/2015, 07:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Komjen Budi Waseso mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino menjadi tersangka perkara dugaan korupsi.

Buwas mengatakan, ditetapkannya Lino sebagai tersangka oleh KPK membuktikan bahwa unsur pidana di tubuh perusahaan itu benar ada seperti yang diduga saat dirinya menjabat Kepala Bareskrim Polri.

"Bagi saya pribadi, ada kebanggaan. Kepuasan bagi saya. Artinya, pekerjaan saya benar walau sekarang (Lino) ditersangkakan KPK, bukan yang saya tangani dulu. Tetapi, itu merupakan bagiannya," ujar Buwas pada acara diskusi Jurnalis Trunojoyo di Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/12/2015) malam.

Terlebih lagi, menurut Buwas, pengusutan perkara dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010 yang menjerat Lino berawal dari pengusutan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Pengusutan itu, lanjutnya, dilakukan ketika dirinya menjabat Kepala Bareskrim Polri.

"Yang saya tangani dulu, sekarang memang akhirnya ke sana (KPK) semua," ujar Buwas.

Buwas menambahkan, sebenarnya ada beberapa kasus lagi terkait perusahaan itu. Ia berharap penegak hukum, baik KPK maupun Polri, untuk tidak lama-lama menetapkan tersangka perkara tersebut.

"Ada beberapa case di Pelindo II. Sebenarnya bisa, enggak perlu lama-lama. Yang penting ketulusan bekerja, data dan fakta sebagai alat bukti, sudah cukup," ujar Buwas.

KPK menetapkan Lino menjadi tersangka kasus dugaan pengadaan QCC tahun 2010.

Data awal kasus itu didapat dari serikat pekerja Jakarta International Container Terminal. Mereka telah melaporkan kasus tersebut ke KPK sejak 2012. Badan Pemeriksa Keuangan serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan juga telah menemukan indikasi kerugian negara dalam kasus pengadaan QCC tersebut sekitar puluhan miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com