Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kahar Muzakir Tuding Bos Freeport Adu Domba dan Menipu

Kompas.com - 11/12/2015, 11:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Golkar, Kahar Muzakir, menuding Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sengaja mengadu domba serta menipu lembaga DPR, Presiden, dan seluruh rakyat.

Menurut dia, upaya ini bisa terlihat dari sikap Maroef yang menolak menyerahkan rekaman asli percakapan antara dia, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Riza Chalid.

"Asal muasalnya kan bukti rekaman dan rekamannya enggak mau dikasih kepada kami, kan ini mau mengadu domba namanya. Sesama anak bangsa oleh perusahaan asing. Kita di sini sudah geger dunia, ternyata rekaman yang jadi bukti itu kan disembunyikan. Tepa tepu (tipu-tipu) saja biar kita gontok-gontokan, sementara PT Freeport tetap berjaya," kata Kahar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Kahar tidak terima alasan Maroef bahwa dia sudah memberikan salinan rekaman yang serupa dengan file asli. (Baca: Siapa Kahar Muzakir, Wakil Ketua MKD yang Pimpin Pemeriksaan Setya Novanto?)

KOMPAS/LASTI KURNIA Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin hadir memberi keterangan pada sidang lanjutan perkara pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, di Mahkamah Kehormatan Dewan, Gedung MPR DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2015). Saat memberi keterangan itu ia mengaku telah menyerahkan telepon gengam yang digunakan untuk merekam kepada penyidik Jaksa Agung Pidana Khusus di Jakarta pada Rabu (2/12) malam.
Kahar bersikukuh MKD harus mendapatkan file rekaman asli di ponsel Maroef, yang saat ini tengah menjadi alat bukti kasus pemufakatan jahat di Kejaksaan Agung. (Baca: Kahar Muzakir Dituding Atur Skenario Sidang Tertutup Setya Novanto)

"Kalau sama, pasti dikasih dong. Sekarang saya tanya, Maroef Sjamsoeddin itu bertindak dan bergerak atas nama Presiden Freeport. PT Freeport itu perusahaan mana? Asing. Jangan suka bantu asing dong," kata Kahar.

Kahar tak menjawab dengan pasti apa langkah MKD selanjutnya setelah gagal mendapatkan rekaman asli itu.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang sebelumnya mengatakan, MKD akan melakukan rapat pleno secepatnya untuk membahas masalah rekaman ini.

Namun, rapat tak kunjung dilakukan hingga Jumat pagi ini. Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat kemungkinan baru akan dilakukan pada Senin pekan depan.

Maroef enggan meminjamkan bukti rekaman percakapan dalam pertemuan yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 8 Juni 2015, kepada siapa pun. (Baca: Ini Isi Surat Penolakan Bos Freeport Pinjamkan Rekaman ke Siapa Pun)

Dalam pertemuan itu, diduga ada permintaan saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ponsel yang dipakai untuk merekam tersebut sudah diserahkan Maroef ke Kejaksaan Agung pada 3 Desember 2015 untuk kepentingan penyelidikan.

Kejaksaan Agung mengusut dugaan pemufakatan jahat dalam kasus tersebut. Adapun MKD mengusut dugaan pelanggaran kode etik terhadap Novanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com