Ruki Minta Novel Baswedan Taati Proses Hukum di Kepolisian dan Kejaksaan

Kompas.com - 03/12/2015, 15:02 WIB

Abba Gabrillin

Penulis

Lihat Foto

Penyidik KPK Novel Baswedan bersama pengacaranya bertemu Komisioner Ombudsman, di Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015). Novel bersama pengacaranya melaporkan dugaan maladministrasi dalam penahanan dan penangkapan dirinya.(TRIBUNNEWS / HERUDIN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki meminta penyidik KPK Novel Baswedan mengikuti seluruh proses hukum yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi benturan antara KPK, Polri dan Kejaksaan.

"Prosedur hukum harus kita ikuti. Ketika P-21 oleh jaksa penuntut, maka ada penyerahan tahap kedua, kalau tidak diikuti, dapat dijemput paksa, nanti malah ada friksi yang jelek," ujar Ruki saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Menurut Ruki, setiap proses hukum terhadap Novel, selalu diketahui oleh semua pimpinan KPK. Bahkan, proses penyerahan berkas penyidikan ke penuntutan diawasi langsung oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

KPK sendiri telah memberikan pendampingan hukum terhadap Novel. Dalam setiap proses hukum, Novel didampingi oleh satu perwakilan Kepala Biro Hukum KPK dan dua fungsional.

"Saya bilang, kita akan hadapkan Novel. Bahkan, saya minta Biro Hukum KPK untuk mendampingi Novel. Jadi kalau mau dibawa Bengkulu, saya bilang silahkan," kata Ruki.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyerahkan Novel Baswedan beserta barang bukti kasusnya ke kejaksaan, Kamis (3/12/2015).

Novel ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penganiayaan dan upaya paksa dalam mendapat keterangan seseorang. Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Polres Kota Bengkulu pada tahun 2004.

Tim yang dipimpin Novel, ketika itu menangkap komplotan pencuri sarang burung walet. Dia dituduh menganiaya hingga salah seorang tersangka meninggal dunia. Ia disangka Pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 422 KUHP juncto Pasal 52 KUHP.

Kasus Novel ini pernah dibuka kembali tahun 2010. Namun, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono meminta Polri menangguhkan perkara Novel. Sempat reda beberapa lama, kasus Novel dibuka kembali tahun 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.