Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAU: Lanud Pulau Natuna Dicita-citakan Jadi Pearl Harbor Indonesia

Kompas.com - 20/11/2015, 15:19 WIB

KARANGANYAR, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan, Pulau Natuna di Provinsi Kepulauan Riau akan dijadikan pangkalan militer terpadu seperti "Pearl Harbor" di Indonesia.

"Kami memang bercita-cita membangun Pangkalan Udara (Lanud) Natuna menjadi pangkalan militer terpadu seperti "Pearl Harbor" Indonesia," kata Agus usai ikuti upacara pelantikan Perwira Setukpa 2015, di Lapangan Dirgantara Lanud Adi Sumarmo Karanganyar, Jumat (20/11/2015).

Pearl Harbor merupakan pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Kepulauan Hawai. Sedangkan, Landasan Udara (Lanud) Natuna saat ini masih bertipe C dan akan segera ditingkatkan menjadi tipe B. 

Kegiatan pembangunan Lanud Natuna sudah mulai dilakukan tahun ini. Anggaran pembangunan didapat dari Kementerian Pertahanan dengan biaya lebih dari Rp 200 miliar.

Pengembangan dilakukan karena wilayah Pulau Natuna adalah jalur pelayaran yang strategis.

Selain itu, wilayah itu juga dijadikan tempat untuk memantau keamanan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain.

"Sehingga, jika ada negara lain yang saling mengklaim, tetapi Indonesia berdiri di wilayah itu sebagai pihak ketiga, akan ikut menjaga keamanan," katanya.

TNI AU berharap pembangunan Lanud Natuna bisa selesai pada pertengahan 2016 dan penambahan sarana prasarana dapat digunakan dengan maksimal.

Jika pengembangan Lanud Natuna tuntas, maka Lanud tersebut akan dipimpin oleh seorang perwira berpangkat kolonel. 

Namun, Kasau menjelaskan karena pembangunan menyesuaikan anggaranya, maka Lanud Pulau Natuna belum bisa benar-benar menyerupai Pearl Harbor. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com