Parpol Diminta Tak Jadi Beban Jokowi dalam "Reshuffle" Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik dinasihati agar tidak membebani Presiden Joko Widodo untuk menduduki kursi pimpinan kementerian.

Presiden juga diminta tidak melakukan pergantian anggota kabinet hanya karena desakan politik tertentu.

"Parpol jangan lagi jadi beban rakyat dan pemerintah. Presiden Joko Widodo jangan takut merekrut profesional," ujar pengamat sosial dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad dalam Forum Senator untuk Rakyat, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2015).

"Revolusi mental itu seharusnya dipahami oleh pimpinan partai politik," ucapnya.

Menurut Herdi, pergantian pimpinan kementerian harus benar-benar didasarkan pada capaian atas kinerja, bukan karena dorongan politik.

Meski diperlukan komposisi yang baik antara menteri yang berlatar belakang parpol maupun yang non-parpol, Jokowi sebaiknya tidak mengurangi jatah kalangan profesional, hanya karena takut tidak didukung oleh parpol.

Sementara itu, pengamat politik Indra Cahyono mengatakan, pergantian anggota kabinet seharusnya disasarkan pada perbaikan sistem pemerintahan. Dengan demikian, perbaikan harus memperhatikan rekam jejak calon yang akan mengisi jabatan menteri.

"Reshuffle sifatnya untuk memperbaiki. Maka selain kualitas dan komitmen, track record juga harus dilihat. Jangan sampai jadi menteri, tapi harus bayar dulu Rp 400 miliar. Tidak boleh ada komersialisasi pada jabatan menteri," kata Indra.