Istri Wagub Sumut Enggan Bahas Uang Suap yang Diterimanya dari Gatot

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Evi Diana, telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara 2014-2019.

Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 ini merupakan salah satu anggota DPRD Sumut yang diduga menerima suap dari Gubernur Sumut (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penolakan hak interpelasi.

Evi diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama sembilan jam. Begitu keluar, Evi enggan menjawab terkait suap yang dia terima.

"Tanya ke penyidik," ujar Evi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/11/2015) malam.

Begitu pula saat disinggung siapa pemberi suap itu. Ia kembali meminta wartawan mengkonfirmasinya ke penyidik KPK. "Saya sudah sampaikan ke penyidik," kata dia.

Evi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota DPRD Sumut untuk tersangka Gatot.

Erry mengaku bahwa istrinya telah mengembalikan uang suap terkait pengadaan APBD di Sumut. Namun, ia enggan menyebut nominal uang yang diterima istrinya.

Erry mengatakan, sebagian anggota DPRD yang menerima uang suap terkait pembahasan APBD tersebut sudah mengembalikan uangnya.

Meski terus didesak, Erry enggan menyebut nominal uang yang dikembalikan Evi. "Saya tidak tahu," kata dia.

Untuk kali ketiga, KPK menetapkan Gatot sebagai tersangka. Kali ini, KPK menjerat Gatot sebagai tersangka kasus dugaan pemberian gratifikasi dalam persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumatera Utara 2012-2014, dalam persetujuan perubahan APBD Sumut 2013 dan 2014, dalam pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015, serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Dalam kasus ini, Gatot diduga memberikan gratifikasi kepada lima anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, yaitu Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, Ajib Shah, Kamaludin Harahap, dan Sigit Pramono Asri.

Atas perbuatannya, Gatot disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, kelima anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 itu dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.