Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentuk Sekolah Politik, PAN Bantah Ada Krisis Kaderisasi

Kompas.com - 31/10/2015, 15:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional meluncurkan Sekolah Politik Kerakyatan pada Sabtu (31/10/2015) dengan tujuan mencetak kader-kader muda penerus partai. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah alasan dibentuknya sekolah politik tersebut atas dasar krisis kaderisasi. Ia mengatakan, sekolah tersebut dibentuk untuk menggandeng anak muda tidak antipati terhadap politik.

Ia menyinggung soal terpilihnya pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak sesuai dengan harapan publik serta demokrasi yang masih pada tahap tata cara, namun belum secara substansi.

"Kenapa bisa terjadi? Karena kurang pemahaman politik. Oleh karena itu PAN mengajak generasi muda untuk melakukan ini bersama-bersama. Kita akan coba menggandeng anak mudanya untuk melakukan pendidikan politik," tutur Zulkifli saat ditemui usai acara peluncuran Sekolah Politik Kerakyatan di Kantor DPP PAN Jl. Senopati, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).

Ia menambahkan, publik yang kerap protes pada kinerja para pemimpin adalah akibat tidak adanya kepahaman soal bagaimana memilih pemimpin yang baik. Zulkifli meyakini, pembinaan politik pada kaum muda adalah target yang tepat, mengingat kaum muda kerap mencatat sejarah besar di Indonesia, seperti yang terjadi pada reformasi 1998.

Zulkifli mengatakan, bukanlah hal sulit untuk mengajak anak-anak muda saat ini yang cenderung antipati terhadap politik. Namun, menurut dia, anak muda membutuhkan fakta konkret, tidak hanya sekadar bicara.

"Sederhana. Berikan contoh. Mereka itu suka melihat fakta, kenyataan," tambahnya.

Baca: Ciptakan "Pasukan Khusus", PAN Kenalkan Sekolah Politik Kerakyatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com