Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKGR Tuntut Pemerintahan Jokowi Hidupkan Lagi Koperasi Unit Desa

Kompas.com - 31/10/2015, 10:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum organiasi masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Roem Kono meminta agar pemerintah mengembalikan fungsi koperasi-koperasi unit desa untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Ia menilai, koperasi adalah tonggak ekonomi pedesaan yang bisa membantu mensejahterakan rakyat, khususnya rakyat pedesaan.

"Dalam situasi sekarang, pemerintah di samping membangun infrastruktur tapi juga memperhatikan yang dialami rakyat. Saya meminta pemerintah supaya mengembalikan koperasi-koperasi unit desa," ujar Roem dalam acara pelantikan pengurus MKGR di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015) malam.

Roem menambahkan, situasi yang dimaksud adalah situasi ekonomi yang saat ini dinilai memprihatinkan, seperti pelemahan rupiah dan permasalahan kenaikan harga yang dialami rakyat. Ia berharap, pemerintah tak hanya mengejar pertumbuhan tapi juga kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah jangan hanya memperhatikan partai-partai politik saja, tapi ormas-ormas, elemen masyarakat harus diberikan ruang untuk pembinaan. Sudah tentu anggarannya juga," ungkap Roem.

Dalam kesempatan tersebut, Roem juga mengungkapkan mengenai semangat nasionalisme yang sudah pudar di masyarakat. Ia juga menilai, pengamalan Pancasila semakin tipis dan nilai-nilainya telah bergeser.

"Bangsa kita memang sudah maju. Tapi kemajuan ini sudah bergeser dari nilai leluhur. Saya mengajak semua pihak untuk kembali ke nilai leluhur yaitu Pancasila," kata dia.

Menurut Roem, ideologi Pancasila merupakan ciri khusus dari Indonesia sehingga harus ditegakkan, begitu pula dengan semangat nasionalisme yang harus tetap dibangun. "Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa mempertahankan negara kita. Negara kita harus tegak dengan ciri-ciri sendiri, yaitu ideologi Pancasila," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com