Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Laporan soal Puan dan Tjahjo Serangan Balik dari Kasus Donald Trump

Kompas.com - 23/09/2015, 09:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Bidang Hukum PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mempertanyakan laporan dari sejumlah mahasiswa terhadap Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo yang diduga rangkap jabatan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

Dia mencurigai, laporan tersebut balasan dari langkah sejumlah politisi PDI-P yang sebelumnya melaporkan Wakil Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon atas kehadiran keduanya pada kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Baca: PDI-P Belum Lakukan PAW, Puan dan Tjahjo Dilaporkan ke MKD)

"Biasalah. Ini serangan balik dari kasus Donald Trump," kata Trimedya kepada Kompas.com, Rabu (23/9/2015).

Namun, ia tak menuding bahwa mahasiswa yang melaporkan Puan dan Tjahjo adalah "bayaran" Setya Novanto dan Fadli. Trimedya mengaku heran kenapa proses penggantian antarwaktu Puan dan Tjahjo yang belum terselesaikan mendadak muncul kembali di tengah isu Donald Trump. (Baca: MKD Proses Aduan Terhadap Puan dan Tjahjo)

"Namanya juga politik memang begitu," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Meski menganggap laporan ini hanya serangan balasan, Trimedya menegaskan DPP dan Fraksi PDI-P, bersama Puan dan Tjahjo, akan menghadapi semua proses yang berjalan di MKD. Dia mengatakan, hingga saat ini proses PAW terhadap Puan dan Tjahjo sedang berjalan. Namun, proses ini terhambat karena pengganti di dapil mereka masih berhalangan untuk segera ditunjuk sebagai anggota DPR.

"Enggak ada masalah, kita akan hadapi laporan ini," ujar Trimedya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com