Misbakhun Minta BI Diaudit

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengkritik kinerja Bank Indonesia karena belum bekerja dengan maksimal untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Selama ini, kata dia, Pemerintah yang terkena kritik atas penurunan nilai tukar rupiah, padahal BI yang belum maksimal melaksanakan tugasnya.

"Begitu rupiah jatuh, yang dimaki-maki Presiden. Jangan sembunyi atas nama independensi," kata Misbakhun dalam rapat dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Agus Martowardoyo, dan Menteri Bappenas Sofyan Djalil, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Senin (21/9/2015).

Misbakhun mengaku dirinya melihat ironi besar ketika Presiden Jokowi menyampaikan pengumumkan soal paket kebijakan ekonomi demi mengundang investasi. Di saat yang sama, Gubernur BI Agus Martowardojo mengumumkan Paket Kebijakan menstabilkan nilai tukar. Masalahnya, dari beberapa kebijakan yang dibuat BI, hanya satu yang cukup fungsional, yakni yang menyangkut perubahan batas penukaran valas.

"Soal nilai tukar ini, saya tak melihat upaya anda yang sungguh-sungguh dan luar biasa. BI bilang akan hadir di pasar dan mengintervensi. Kehadirannya di mana? Buktinya rupiah masih 14.500 terhadap dollar AS," ucap Misbakhun.

Karena itu, dia meminta agar BI bersedia diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut dia, BI mengada-ada bila menolak diaudit dengan alasan takut strategi diketahui orang luar dan menganggu independensi.

"BI tak boleh jadi negara di dalam negara. Karena banyak bisnis di BI dimainkan Yayasan Karyawan BI. Makanya ini perlunya audit ini. DPR bisa meminta BPK melaksanakannya," ucap Misbakhun.