Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kehadiran dalam Kampanye Donald Trump, Ini Penjelasan Pimpinan DPR

Kompas.com - 05/09/2015, 21:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Ketua DPR Bidang Komunikasi Politik, Nurul Arifin, mengatakan, kehadiran pimpinan DPR dalam acara kampanye peserta kontes bakal calon presiden Amerika Seikat, Donald Trump, bukan merupakan bentuk dukungan politik. Kunjungan tersebut, kata dia, semata dalam rangka silaturahim dan memperkuat investasi Trump di Indonesia.

Saat itu, rombongan yang berangkat berjumlah 14 orang beserta staf sekretariat. "Pertemuan dilakukan di lantai 26 Trump Plaza. Setelah itu, delegasi diajak turun ke lantai dasar serta melihat acara konferensi pers. Sebagai orang Timur yang memiliki kesantunan, ajakan tersebut dipenuhi," ujar Nurul melalui siaran pers.

Nurul mengatakan, sementara itu, kunjungan pimpinan DPR ke Amerika Serikat merupakan perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan Inter Parliamentary Union Speakers Conference (Konferensi Ketua Parlemen Dunia) ke-4. Acara tersebut berlangsung dari 31 Agustus hingga 2 September 2015.

"Ketua DPR berbicara pada forum tersebut mengenai isu-isu demokrasi dan kesejahteraan," kata Nurul.

Dalam forum tersebut, Indonesia menyerukan reformasi PBB dan sustainable development goals (SDG) yang disambut baik oleh banyak negara peserta konferensi. Tak hanya itu, dia melanjutkan, Ketua DPR Setya Novanto juga melakukan pembicaraan bilateral dengan ketua parlemen negara Jepang, Ceko, Jerman, Sudan, Kroasia, Finlandia, dan Iran.

"Ketua DPR berbicara sebagai panelis dalam perdebatan umum tentang fungsi pengawasan DPR," kata dia.

Nurul mengatakan, plesir Setya dan rombongan dilanjutkan ke Los Angeles untuk menghadiri forum asosiasi bisnis Indonesia-Amerika. Setya menjadi pembicara dalam forum tersebut. Setelah ke Los Angeles, kata Nurul, rombongan bertolak ke Washington DC untuk menghadiri diskusi The DPR's Enchange Rolr in Indonesia's Governance. Dalam diskusi tersebut, Setya kembali didapuk menjadi pembicara.

Nurul menganggap, munculnya isu dukungan politik Setya kepada Trump merupakan pengalihan isu atas krisis ekonomi di Indonesia. "Di saat rupiah melemah, harga-harga naik, pengangguran bertambah, isu ini diolah untuk alihkan isu substansial," kata Nurul.

Kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kampanye Donald Trump dipertanyakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Terlebih lagi, dalam pertemuan tersebut, Novanto sempat mengklaim bahwa rakyat Indonesia menyukai sosok Trump.

Dalam kesempatan itu, Trump bertanya kepada Setya Novanto, "Apakah rakyat Indonesia menyukai saya?" Lantas Novanto pun menjawab, "Ya".

"Jawaban dan kehadiran Setya Novanto, yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR, seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto. (Baca: Hikmahanto: Ketua DPR Dimanfaatkan oleh Donald Trump)

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan kehadiran Fadli dan Setya dalam kampanye Donald Trump, apalagi keduanya melakukan kunjungan kerja ke AS dengan menggunakan uang negara. Kehadiran pimpinan DPR di AS memang bertujuan untuk menghadiri konferensi ketua parlemen sedunia, bukan untuk menghadiri kampanye Donald Trump. (Baca: Fitra Sebut Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Donald Trump Pakai Uang Rakyat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com