Istana Tak Akan Evaluasi Capim KPK yang Diserahkan Pansel

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi mengevaluasi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diserahkan Panitia Seleksi Capim KPK kepada Presiden. Capim yang lolos seleksi pansel tersebut akan diserahkan langsung nama-namanya kepada DPR.

"Kan sudah dievaluasi pansel, nanti, terus disampaikan ke DPR," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Menurut dia, pemerintah mempercayakan proses seleksi capim KPK ini kepada pansel. Sejak awal, pemerintah berkoordinasi dengan pansel. "Jangan lupa, pansel kan juga berkantor di Setneg (Sekretariat Negara)" sambung Kalla.

Mengenai kapasitas calon yang lolos seleksi pansel, Kalla mengaku tidak bisa menyampaikan penilaiannya.

Pansel telah menyerahkan delapan nama capim KPK yang lolos seleksi kepada Presiden. Adapun delapan capim KPK yang dipilih pansel dan disampaikan kepada Presiden Jokowi adalah staf ahli Kepala BIN Saut Situmorang dan pengacara publik Surya Tjandra untuk bidang pencegahan.

Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat Alexander Marwata dan Widyaiswara Madya Sespimti Polri Brigjen Basaria Panjaitan di bidang penindakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Agus Rahardjo dan Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko  di bidang manajemen.

Serta, pimpinan sementara KPK, Johan Budi SP, dan akademisi Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif ditempatkan di bidang supervisi, koordinasi, dan monitoring. 

Sebelumnya, pansel menjamin delapan nama capim KPK yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tidak memiliki catatan kriminal. Jaminan itu diberikan setelah Pansel menelusuri rekam jejak capik KPK tersebut dibantu oleh beberapa lembaga dan perwakilan kelompok masyarakat. (Baca: Pansel Jamin 8 Capim KPK Tak Punya Catatan Kriminal) Presiden Jokowi akan segera menyampaikan delapan nama capim KPK ini kepada DPR RI.