BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan merasa heran karena masih ada kepala daerah yang berpikir bahwa sosialisasi Pancasila adalah kewajiban MPR.
"Saya tergelitik, suatu hari menghubungi bupati untuk memfasilitasi acara cerdas cermat tingkat SMA dan itu materinya bermuatan pilar kebangsaan. Betapa terkejutnya saya, bupatinya malah bilang tidak ada anggaran," kata Zulkifli dalam acara rapat Koordinasi Nasional XII dan Seminar Nasional Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia (KMHDI) di Lampung, Kamis (26/8/2015).
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu mengatakan, sosialisasi pilar kebangsaan itu bukan hanya kewajiban MPR, melainkan seluruh pemangku kebijakan. Ia juga mempertanyakan apakah Pancasila sudah tidak relevan lagi untuk disosialisasikan.
"Kalau tingkat mahasiswa, masihlah masuk akal. Masa untuk sosialisasi tingkat SMA saja harus MPR yang turun?" ujarnya.
MPR sudah melakukan sosialisasi empat pilat kebangsaan selama hampir delapan tahun dengan materi mencakup Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu bentuk kegiatannya adalah cerdas cermat tingkat SMA.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli mengajak mahasiswa Hindu Darma untuk berpikir terbuka. Hal itu perlu untuk menghadapi beragam perbedaan sosial.
"Soal perbedaan itu sudah selesai sejak 18 Agustus 1945. Kalau masih ada yang mempersoalkan perbedaan, berarti dia primitif," ujarnya lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.