Rizal Ramli Minta Target Realistis, Jokowi Sebut Tugas Menteri Cari Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya tidak akan merevisi target pemerintah untuk membangun pembangkit listrik sampai 35.000 megawatt, meski Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik kebijakan itu.

Jokowi mengungkapkan, menteri-menteri seharusnya bekerja mencari solusi agar pemerintah bisa mencapai target tersebut. 

Jokowi menuturkan, banyak pihak yang menilai proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) sebagai proyek ambisius. Karena itu, Jokowi menginstruksikan agar tidak ada hambatan apa pun yang bisa menggagalkan proyek itu, termasuk masalah pembebasan lahan yang kerap muncul. (Baca: Rizal Ramli Diminta Tak Adu Pintar dan Masih Berlagak seperti Pengamat)

"Maka dari itu, angka 35.000 (megawatt) itu kalau ada masalah di lapangan, itu yang dicarikan solusi. Carikan solusi sehingga investor bisa melaksanakan investasinya. Itu tugasnya menteri-menteri, tugasnya menko untuk cari solusi, jalan keluar setiap masalah yang dihadapi investor," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (19/8/2015).

Jokowi mencontohkan, pekerjaan menteri yang harus dilakukan agar proyek itu berjalan adalah mengikuti terus perkembangan pembangunan fisik pembangkit listrik, mengecek perizinan lahan, hingga membuat check list agar pembangunan bisa terlaksana sesuai waktu yang ditentukan.

"Itu tugasnya menteri. Oleh sebab itu, kalau mau target gampang, ya 5.000 (megawatt) sajalah, ya pasti tercapai. Akan tetapi, saya enggak mau," ujar dia.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli (tengah) saat jumpa pers terkait somasi yang dilayangkan oleh pengacara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Jakarta Pusat, Senin (27/1/2014).

Dia juga kembali mengulang pernyataannya bahwa menteri harus mencari solusi agar para investor tak jadi ragu menanamkan modal.

Rizal sebelumnya sempat mengkritik program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menurut Rizal, program itu tidak realistis dan hanya meneruskan program pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. (Baca: Menteri Rizal Ramli Kritik Program 35.000 Megawatt Jokowi)

"Saya akan minta Menteri ESDM dan DEN (Dewan Energi Nasional) untuk lakukan evaluasi ulang soal mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target terlalu tinggi,  tetapi capainya susah. Ini supaya kita realistis," ujar Rizal Ramli di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8/2015). (Baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

Wapres Jusuf Kalla meminta Rizal sedianya memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum ia menyampaikan kritik. Menurut JK, pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan suatu kebutuhan. Infrastruktur kelistrikan harus dibangun sebelum membangun industri. (Baca: Proyek Listrik Dikritik, JK Minta Rizal Ramli Pelajari Dulu Sebelum Komentar)

"Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal, pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat," kata Kalla.

Rizal juga pernah meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 Airbus A350. (Baca: "Gebrakan" Rizal Ramli, Garuda Didesak Batalkan Pembelian Airbus A350)

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. (Baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman)

Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengumbar kritik di hadapan publik. (Baca: Istana: Koreksi Menteri soal Kebijakan Bukan untuk Diumbar ke Publik)