Rizal Ramli Diminta Tak Adu Pintar dan Masih Berlagak seperti Pengamat

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai, sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah saat ini. Menurut dia, pernyataan Rizal yang mengkritik kebijakan pemerintah di hadapan publik justru menimbulkan kegaduhan dalam internal kabinet.

"Semestinya, Rizal Ramli sudah tahu bahwa pemerintahan dengan menteri-menteri yang solid adalah yang dibutuhkan pada saat ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, bukan adu pintar dan masih berlagak seperti pengamat," ujar Nico kepada Kompas.com, Selasa (18/8/2015).

Menurut Nico, jika Rizal Ramli tidak bisa mengubah kebiasaan mengkritik kebijakan pemerintah di hadapan publik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ia tidak pantas menduduki jabatan menteri koordinator. Sikap tersebut menunjukan Rizal Ramli tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Nico berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus segera turun tangan dengan menertibkan menteri-menteri yang hanya bisa membuat hal-hal bersifat kontroversi ketimbang mencarikan solusi bagi pemerintah. (Baca: Anggota Wantimpres: Rizal Ramli Tidak Pantas Jadi Menteri)

Lebih lanjut, menurut Nico, jika seorang menteri tidak lagi menaati perintah presiden, maka bisa jadi perombakan kabinet adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan Jokowi.

Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 Airbus A350 tersebut. (Baca: "Gebrakan" Rizal Ramli, Garuda Didesak Batalkan Pembelian Airbus A350)

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan, tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain menko perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. (Baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman)

Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengumbar kritik di hadapan publik. (Baca: Istana: Koreksi Menteri soal Kebijakan Bukan untuk Diumbar ke Publik)

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar Rizal memahami terlebih dahulu persoalannya sebelum berkomentar di hadapan publik. (Baca: Wapres JK: Rizal Ramli Sudah Ditegur Presiden)

"Sudah ditegur oleh Presiden. Makanya, paham dulu, tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, 'saya berminat', bukan kesepakatan jual beli," kata JK.

Belakangan, Rizal tidak memedulikan teguran tersebut. Rizal malah mengajak JK untuk berdebat secara terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut.

"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," ucap Rizal. (Baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

JK meminta Rizal sedianya memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum ia menyampaikan kritik. Menurut JK, pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan suatu kebutuhan. Infrastruktur kelistrikan harus dibangun sebelum membangun industri. (Baca: Proyek Listrik Dikritik, JK Minta Rizal Ramli Pelajari Dulu Sebelum Komentar)

"Tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal, pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat," kata Kalla.