Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Wantimpres: Rizal Ramli Tidak Pantas Jadi Menteri

Kompas.com - 19/08/2015, 07:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pertimbangan Presiden memantau kegaduhan yang timbul akibat pernyataan-pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Anggota Wantimpres, Suharso Monoarfa, mengatakan, sikap yang ditunjukkan Rizal menggambarkan bahwa ia belum siap menjadi seorang pejabat negara.

Suharso pun meminta Rizal mengundurkan diri daripada terus mengkritik menteri-menteri hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: "Menteri Beda Pendapat dan Gebrak Meja Boleh, asal dalam Sidang Kabinet")

"Kalau menurut saya, Rizal Ramli itu tidak pantas jadi menteri. Dia sepertinya lebih cocok jadi anggota DPR daripada jadi pejabat negara," kritik Suharso, saat dihubungi, Selasa (18/8/2015) malam.

Suharso mengaku tak habis pikir dengan sikap Rizal yang sudah ditegur Presiden untuk menyampaikan kritik ke internal kabinet, tetapi tak mematuhinya. Secara terbuka, Rizal bahkan menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat di depan umum terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. (Baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

Ia menduga sikap Rizal yang terus-menerus mengkritik proyek pemerintah itu karena kekhawatiran tidak populer jika tidak menyampaikan kritik.

"Kalau takut tidak populer, tempatnya bukan di kabinet. Hal seperti ini hanya akan membawa ketidakstabilan dalam kabinet," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. 

Ia juga khawatir sikap Rizal itu justru akan membuat investor ragu. Investor yang selama ini dijanjikan megaproyek pemerintah akan bertanya-tanya apakah proyek-proyek itu tetap terealisasi dengan adanya lontaran kritik dari menteri kabinet. (Baca: Wapres JK: Rizal Ramli Sudah Ditegur Presiden)

"Kalau mau mengkritik, lebih baik di dalam, tidak usah ribut di media. Kesantunan harus tetap dijaga agar Presiden ataupun Wakil Presiden tidak direpotkan dengan urusan kegaduhan seperti ini, apalagi pernyataannya sudah menantang Wapres begitu," papar Suharso.

Sebelumnya, Rizal mengkritik program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menurut Rizal, program itu tidak realistis dan hanya meneruskan program pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Selain itu, Rizal juga mengkritik rencana pembelian pesawat Airbus oleh Garuda Indonesia hingga menimbulkan perdebatan Rizal dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Belakangan, Rizal pun menantang JK untuk melakukan diskusi di hadapan umum tentang proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com