Dugaan Pelanggaran KPUD Mataram, KPU Minta Tunggu Putusan Panwaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay meminta agar semua pihak tidak berargumentasi terkait gugatan sengketa pilkada yang diajukan salah satu pasangan bakal calon kepala daerah di Kota Mataram. Ia meminta agar semua pihak menunggu putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Mataram.

"Saya dapat informasi, hari ini semestinya hari terakhir penyelesaian sengketa di Panwaslu. Tetapi saya diberitahu bahwa pemohon tidak hadir. Jadi akan diputuskan besok," ujar Hadar, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).

Menurut Hadar, selama proses penyelesaian sengketa sedang berjalan, masing-masing pihak, termasuk Panwaslu, seharusnya tidak membicarakan mengenai isi sengketa kepada publik. Menurut dia, sesuai etika peradilan, tidak tepat jika mengambil kesimpulan mengenai persoalan yang belum ditentukan kebenaran sesungguhnya.

Sementara itu, Hadar juga mengingatkan bahwa KPU pusat sebenarnya memberikan otoritas kepada KPU di masing-masing daerah untuk menjalankan mekanisme pendaftaran. Meski demikian, KPU telah memberikan pedoman mengenai tata cara pendaftaran.

"Jangan dulu menyimpulkan KPUD salah mengambil keputusan. Mereka memiliki otoritas dan telah diberikan aturan dan pedoman mengenai pelaksanaan pilkada. Pihak-pihak lain tidak bisa mengintervensi," kata Hadar.

Rencananya, pada Jumat (14/8/2015), Panwaslu Kota Mataram akan meminta kesimpulan dari pasangan calon, sebagai pemohon, dan KPU setempat, sebagai termohon. Setelah itu, Panwaslu akan memberikan putusan mengenai sengketa tersebut.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Mataram Srino Mahyarudin menjelaskan bahwa terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan KPUD Mataram, saat pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Mataram Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana pada 26-28 Juli 2015.

Panwaslu menilai terdapat perbedaan fakta terkait dokumen dan peristiwa terhadap pemenuhan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik dalam pendaftaran pasangan calon tersebut.

Atas perbedaan itu, panwaslu berpedapat kasus ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.