KPK Koreksi Istilah "Isolasi" Selama Tujuh Hari Saat OC Kaligis Ditahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, membantah pihaknya telah mengisolasi pengacara Otto Cornelis Kaligis selama tujuh hari saat baru ditahan pada 14 Juli 2015 lalu. Menurut dia, pada umumnya, seluruh tersangka yang baru ditahan akan menjalani masa pengenalan dengan lingkungan.

"Tidak ada istilah isolasi, yang ada pengenalan lingkungan," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Johan mengatakan, KPK mengacu pada aturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai masa pengenalan lingkungan selama maksimal tujuh hari. Ia membantah ada tempat khusus untuk mengisolasi tahanan dari lingkungan sekitarnya.

"Bukan di tempat isolasi khusus, kan dulu pernah melihat tahanan itu ada tempat tidurnya. Ada kamar mandinya jadi satu dan di mana-mana seperti itu," kata Johan.

Sementara itu, pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji pun membantah adanya isolasi bagi tahanan baru. Ia mengatakan, selama masa pengenalan pengamatan penelitian lingkungan itu tahanan tetap bisa berinteraksi dengan tahanan lainnya.

"Tidak pernah ada isolasi. Boleh bergaul dengan sesama tahanan dan bagaimana lingkungan di tahanan. Tidak ada proses isolasi sama sekali," kata Indriyanto.

Sebelumnya, keluarga dan tim pengacara OC Kaligis tidak diizinkan membesuk pada hari Idul Fitri 1436 H, Jumat (17/7/2015). Anak Kaligis, Velove Vexia, termasuk yang tidak bisa menemui OC Kaligis. (Baca: Tak Bisa Bertemu OC Kaligis di Rutan Guntur, Velove Gigit Jari)

Selain Velove, anggota tim pengacara Kaligis, Alamsyah Hanafiah, juga tidak diizinkan membesuk pada Idul Fitri. Menurut Alamsyah, larangan kepada mereka untuk menjenguk Kaligis menyalahi hak asasi manusia. (Baca: Pengacara Kecewa Tak Bisa Besuk OC Kaligis)

"Ini pelanggaran HAM karena ada isolasi saat Lebaran. Terpidana saja bisa bertemu saat Lebaran, apalagi ini baru tersangka. KPK terlalu kaku di Lebaran ini, ada apa di balik hal ini? Seperti ada kepentingan," ujar Alamsyah.

Masa isolasi tersebut pun dibawa kuasa hukum Kaligis melalui gugatan praperadilan. Selain penetapan tersangka dan penangkapan, salah satu materi gugatan praperadilan adalah masa isolasi yang dijalani Kaligis saat ia berada di tahanan KPK.

"Setelah dilakukan penangkapan ada isolasi yang menyebabkan hak-hak dasar Pak OC yang seharusnya dapat bantuan hukum, bisa bertemu keluarga, ketemu advokat, semua tidak bisa dilaksanakan," ujar Johnson Panjaitan, salah satu pengacara Kaligis.

Kaligis merupakan tersangka kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Kasus ini bermula dari perkara korupsi dana bantuan sosial yang mengaitkan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kasus korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu digugat oleh Pemprov Sumatera Utara. Pemprov Sumut kemudian menyewa jasa OC Kaligis and Associates untuk menggugat surat perintah penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, kasus ini mengendap di Kejaksaan Tinggi. Dalam proses gugatan ke PTUN Medan itulah, KPK kemudian membongkar dugaan praktik penyuapan yang dilakukan oleh M Yagari Bhastara alias Gerry, pengacara di firma hukum milik OC Kaligis, terhadap tiga orang hakim dan satu orang panitera.

Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan, agar gugatannya menang. KPK menduga Kaligis terlibat penyuapan ini.