PDI-P Belum Putuskan Usung Istri Wali Kota Batu sebagai Calon Kepala Daerah

"Ada satu yang punya hubungan kekeluargaan, yaitu istri dari Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, tapi ini masih dalam tahap finalisasi, belum diambil keputusan," kata Hasto, di sela-sela sekolah calon kepala daerah di Depok, Selasa (21/7/2015).

Menurut Hasto, PDI-P berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk maju sebagai calon kepala daerah. Seseorang dipilih sebagai calon kepala daerah bukan karena keluarganya melainkan karena kepemimpinannya.

"Untuk itu PDI-P lebih baik mengambil langkah pendekatan institusional dengan menyiapkan mereka. Karena itu lah sekolah calon kepala daerah tahap dua ini ditujukan untuk itu, memilih pemimpin yang terbaik sehingga rakyat punya opsi yang semakin baik," kata dia.

Mengenai anggota DPR yang berniat maju sebagai calon kepala daerah, PDI-P telah menanyakan kesediaan mereka untuk mundur dari posisinya sebagai legislatif. Salah satunya adalah anggota Komisi II DPR Willy M Yoseph.

"Masih finalisasi, di Kalteng ada Willy, yang bersangkutan di DPR RI, kami tanyakan, dan sudah menyatakan kesiapannya mundur," kata Hasto.

Ia juga menyampaikan bahwa PDI-P tak mengusung sendiri calon kepala daerahnya untuk tiga wilayah di Sumatera Barat. Untuk tiga wilayah tersebut, PDI-P hanya akan menjadi partai pendukung koalisi.

"Tiga daerah kami akan jadi partai pendukung, mengingat di tiga daerah di Sumbar ini kami tiddak punya kursi," kata dia.

Mengenai partai politik yang akan berkoalisi dengan PDI-P, terbuka kemungkinan berkoalisi dengan partai mana pun, termmasuk dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (non-pemerintah).

Sejauh ini, PDI-P belum merampungkan susunan calon kepala daerah yang direkomendasikannya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Dari 269 daerah yang ikut pilkada serentak, masih ada 24 daerah yang belum ditentukan calon kepala daerahnya yang akan direkomendasikan PDI-P.

Hasto mengakui bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat dengan petahana, mempengaruhi konfigurasi politik PDI-P di daerah.

"Memang ada perubahan implikasi politik di daerah terkait putusan MK yang mengizinkan calon-calon yang punya kaitan dengan petahana, ada ketentuan wajib mengundurkan diri, ini menciptakan perubahan konfigurasi politik di daerah. Dari 269 pilkada serentak, kami sisakan 24 daerah yang belum kami rekomendasikan," kata Hasto.

Ia mengatakan, susunan calon kepala daerah hasil rekomendasi PDI-P akan rampung dalam pekan ini.