Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Akui Salah Penulisan dalam Undangan Pelantikan Kepala BIN

Kompas.com - 08/07/2015, 12:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Sekretariat Negara mengklarifikasi kesalahan penulisan dalam undangan pelantikan Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam undangan tersebut, tertulis kepanjangan BIN adalah Badan Intelijen Nasional.

Melalui pernyataan tertulis, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Djarot Sri Sulistyo menjelaskan bahwa undangan langsung ditarik setelah disadari ada kesalahan penulisan. Selanjutnya, dilakukan perbaikan pada undangan dan kembali disampaikan kepada tamu-tamu yang diundang hadir dalam pelantikan tersebut.

"Setelah menyadari adanya kesalahan teknis penulisan pada undangan pelantikan kepala BIN dan panglima TNI, secepatnya telah menarik dan menggantinya dengan penulisan yang benar," kata Djarot, Rabu (8/7/2015).

Gatot menegaskan, penulisan yang benar untuk kepanjangan BIN adalah Badan Intelijen Negara, bukan Badan Intelijen Nasional.

"Kementerian Sekretariat Negara memohon maaf atas hal tersebut. Kementerian Sekretariat Negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan administrasi di lingkungan lembaga kepresidenan," ungkapnya.

Pelantikan Sutiyoso sebagai Kepala BIN dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7/2015) mulai pukul 12.45 WIB. Waktu pelantikan dilakukan bersamaan dengan pelantikan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

Sutiyoso dan Gatot telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Adapun tamu-tamu yang diundang dalam acara pelantikan ini adalah para menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, dan sejumlah tokoh nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com