"Biasanya Orang yang Keras dengan KPK Itu yang Bermasalah dengan KPK"

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, menilai, sejumlah pihak yang beberapa waktu terakhir selalu menyuarakan revisi UU KPK merupakan orang yang memiliki masalah dengan KPK. Mereka khawatir lembaga antikorupsi itu justru akan menjadi ancaman bagi mereka.

"Saya sudah delapan tahun di KPK. Biasanya, orang yang keras kepada KPK itu adalah orang-orang yang bermasalah dengan KPK," kata Abdullah saat diskusi bertajuk "Revisi UU KPK" di Kompleks Parlemen, Selasa (7/7/2015).

Ia mengatakan, KPK selama ini selalu bekerja efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kebanyakan tersangka yang ditetapkan KPK selalu berakhir di bui setelah menghadapi tindakan. Namun, ada pihak yang seakan tidak ingin praktik korupsi itu diberantas. Oleh karena itu, mereka berupaya melemahkan KPK.

"Korupsi itu peluang bisnis yang menjanjikan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR (Baleg) Firman Subagyo menegaskan, selama ini DPR tidak pernah mengusulkan revisi UU KPK masuk ke dalam prolegnas prioritas 2015. Menurut dia, jika memang ada anggota ataupun komisi yang mengusulkan agar UU KPK masuk prolegnas prioritas, maka usulan itu pasti akan masuk ke Baleg.

Namun, ia mengatakan, ketika Baleg menggelar rapat kerja dengan pemerintah pada 16 Juni 2015, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengusulkan penambahan tiga RUU untuk masuk prolegnas prioritas. Ketiga RUU itu adalah RUU tentang Bea Meterai, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan RUU KPK.

"Usulan penambahan ataupun permohonan pengalihan tersebut didasari atas pemikiran perkembangan kebutuhan hukum," ujarnya.

Semula, ia menambahkan, DPR hanya menyetujui RUU tentang Bea Meterai masuk ke dalam prolegnas prioritas. Namun, Menkumham kemudian memberikan alasan bahwa revisi UU KPK mendesak untuk dilakukan karena penerapan UU yang ada saat ini masih menimbulkan persoalan.

"Ada tiga hal yang perlu ditinjau kembali, terkait wewenang penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM, wewenang penuntutan yang perlu disinergikan dengan kejaksaan, dan perlunya pembentukan dewan pengawas," ujarnya.