Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aklamasi, Komisi I Dukung Sutiyoso Jadi Kepala BIN

Kompas.com - 30/06/2015, 17:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi I DPR memutuskan Sutiyoso layak menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Tak ada satupun fraksi di DPR yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut.

"Komisi I DPR memutuskan menerima dan mendukung Letjen (Purn) Sutiyoso yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon Kepala BIN," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di ruang rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Keputusan ini diambil Komisi I setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso selama kurang lebih enam jam.

Mahfudz menjelaskan, ada tiga pertimbangan Komisi I mendukung Sutiyoso. Pertama, Sutiyoso sudah memenuhi seluruh kelengkapan administrasi. Kedua, adalah rekam jejak Sutiyoso yang pernah berkarier di militer dan di sipil.

Sutiyoso yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan Persatuan Indonesia juga menjadi pertimbangan.

Ketiga, Komisi I juga mempertimbangkan proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung hari ini. Menurut Mahfudz, Sutiyoso dapat menjawab dengan baik berbagai pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Komisi I.

"Hasil ini akan kita laporkan ke Bamus dan ketetapan akhirnya akan diambil di rapat paripurna," kata politisi PKS itu.

Setelah disahkan di paripurna nantinya, DPR akan menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Saat Anies 'Dipalak' Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Saat Anies "Dipalak" Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Nasional
Anies Kini Blak-blakkan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Anies Kini Blak-blakkan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Nasional
Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Nasional
Anies ke Warga Jakarta: Rindu Saya Enggak? Saya Juga Kangen, Pengen Balik ke Sini...

Anies ke Warga Jakarta: Rindu Saya Enggak? Saya Juga Kangen, Pengen Balik ke Sini...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com