Jokowi-JK Belum Bahas soal Jatah Menteri untuk KMP

"Belum, belum, belum dibicarakan," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (29/6/2015).

Mengenai anggapan bahwa kekuatan pemerintah di parlemen akan memengaruhi efektivitas kerja pemerintah, menurut Kalla, tidak ada lagi blok koalisi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung pemerintah, serta Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi.

"Sekarang sudah sama semua tidak ada lagi oposisi. Semua sama, pendukung pemerintah kan? Sudah baguslah kerja sama kita," kata Kalla.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella setuju jika KMP masuk kabinet. Dengan demikian, menurut dia, pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Dia mengatakan, saat ini evaluasi menteri penting dilakukan, terutama saat ini pemerintahan sudah berjalan selama delapan bulan. Yangg penting, rentang waktu delapan bulan itu sudah diketahui apakah para menteri itu telah menjalankan programnya atau belum.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah meminta Presiden mempertimbangkan mengangkat menteri dari partai politik yang belum bergabung dalam koalisi pemerintah, jika memutuskan perombakan kabinet (reshuffle). Dengan demikian, dukungan terhadap pemerintah di parlemen dapat menguat.

Menurut Basarah, tidak bisa dimungkiri bahwa dukungan terhadap pemerintah di parlemen perlu diperkuat, mengingat sistem pemerintahan di Indonesia "bercita rasa" parlemen meskipun sesungguhnya presidensial.

Presiden Jokowi pun seharusnya realistis menghadapi sistem pemerintahan yang seperti itu. Agar pemerintahan bisa stabil, Jokowi-JK minimal memperoleh dukungan 50 persen plus satu dari jumlah kursi di DPR.