Misbakhun: Kita Juga Bisa Lobi Jokowi Setujui Dana Aspirasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Muhammad Misbakhun, tak khawatir dengan langkah PDI Perjuangan, Nasdem, dan Hanura yang akan melobi Presiden Joko Widodo untuk menolak dana aspirasi.

Misbakhun mengatakan, tujuh fraksi lain yang menyetujui dana aspirasi juga bisa melakukan langkah yang sama.

"Kita juga bisa melobi Presiden Jokowi. Memang mereka saja," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Misbakhun meyakini, Presiden akan mempertimbangkan secara hati-hati dalam mengambil keputusan mengenai dana aspirasi ini. Presiden, kata dia, pasti akan mempertimbangkan berbagai hal positif dari dana sebesar Rp 11,2 triliun ini.

"Ini kan untuk membantu pemerintah mengembangkan infrastruktur di daerah-daerah," ucap Politisi Partai Golkar ini.

Misbakhun optimistis Presiden pasti mendengar suara tujuh fraksi mayoritas, meskipun kebanyakan adalah fraksi dari parpol oposisi. Nantinya, kata dia, penjelasan mengenai dana aspirasi ini bisa disampaikan dalam rapat dengan menteri dan diteruskan ke Presiden.

"Memangnya Presiden milik mereka saja? Pengesahan APBN kita yang selalu dukung," ucapnya.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR, Selasa (23/6/2015), ada tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan di dapil. Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PDI-P.

Dengan disahkannya rancangan peraturan tentang usulan program pembangunan dapil, anggota DPR diharapkan segera menyusun proposal program pembangunan. Rapat paripurna untuk membahas usulan program dari setiap anggota dijadwalkan 1 Juli mendatang.