Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Presiden Tak Usah Bersepakat dengan Siapa Pun soal "Reshuffle"

Kompas.com - 22/06/2015, 22:18 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto menilai, kewenangan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak presiden. Sebagai kepala pemerintahan, menurut dia, presiden tak perlu bersepakat terlebih dahulu dengan siapa pun untuk memutuskan reshuffle, termasuk dengan partai koalisi pendukungnya.

"Ada kesepakatan bagaimana? Presiden enggak usah bersepakat dengan siapa pun untuk reshuffle," kata Wiranto, seusai mengikuti buka puasa bersama di rumah dinas Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Buka puasa tersebut dihadiri Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Kerja, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Hadir pula para petinggi partai dari Koalisi Indonesia Hebat mau pun Koalisi Merah Putih.

Menurut Wiranto, dalam buka puasa tersebut tidak ada pembahasan mengenai reshuffle kabinet. Ia berjanji Hanura akan tetap berada dalam gerbong pendukung pemerintah meski pun ada menterinya yang dicopot.

"Saya umpama enggak bisa (berbuat apa-apa), hanya Presiden yang bisa. Kita serahkan Presiden untuk berikan penilaian, buat satu pertimbangan dan keputusan, kita dukung," kata dia.

Mengenai buka bersama yang juga dihadiri petinggi partai Koalisi Merah Putih, Wiranto menilai, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada jarak antara KMP dengan Koalisi Indonesia Hebat. Silaturahim antara KMP dan KIH ini, menurut dia, patut dipuji.

Wiranto juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan buka puasa itu tidak ada pembicaraan mengenai peta kekuatan politik.

"Tidak dibicarakan soal gabung menggabung. Jauh dari masalah politik lah. Kita mendengarkan kotbah juga masalah kebaikan, masalah silahturahim di antara kita, yang penting kita lihat beda parpol, beda koalisi antara legislatif eksekutif, tetap ada satu kebersamaan dan keakraban yang patut kita puji," tutur dia.

Sinyal reshuffle semakin kuat setelah Presiden Joko Widodo mengevaluasi para menteri. Presiden meminta para menteri mengirimkan laporan program kerja yang telah dilaksanakan serta program kerja masing-masing kementerian ke depannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com