Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Pimpinan KPK Minta Kejaksaan Agung Kirim Anggota Terbaik

Kompas.com - 16/06/2015, 18:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Destry Damayanti dan salah satu anggotanya Yenti Ganarsih bertemu Jaksa Agung HM Prasetyo di kejaksaan pada Selasa (16/8/2015). Salah satu agenda pertemuan itu adalah untuk menanyakan apakah kejaksaan akan merekomendasikan anggotanya mendaftarkan diri.

"Seperti pada saat kami bertemu dengan ormas, NGO, PPATK, Kapolri atau BIN, saja, sama intinya. Kami juga minta putra putri terbaik (kejaksaan) untuk diusulkan (menjadi calon pimpinan KPK)," ujar Destry setelah bertemu Prasetyo, Selasa sore.

Destry memastikan bahwa anggota kejaksaan yang mendaftar harus tetap mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan panitia seleksi. Prasetyo, lanjut Destry, belum menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan mendaftar.

Prasetyo, kata Destry, menerangkan pihaknya tengah mempersiapkan nama-nama tersebut untuk mendaftarkan diri. Sebab, pendaftaran itu bukanlah atas nama institusi, melainkan tetap atas nama pribadi. Prasetyo, lanjut Destry, akan memilih anggota yang terbaik.

Yenti Ganarsih menambahkan, pihaknya berharap orang-orang kejaksaan yang turut mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK haruslah jaksa terbaik. Menurut Yenti, orang-orang tersebut merupakan pertaruhan kredibilitas institusi kejaksaan.

"Ini menjadi pertaruhan Kejaksaan Agung ke depannya kalau sampai yang diajukan bukan yang terbaik lalu di tengah perjalanan ada masalah. Saya minta pak jaksa agung supaya berhati-hati mengusulkan nama jaksa-jaksa itu," ujar Yenti.

Selain menjaring nama bakal calon pimpinan KPK, kedatangan Destry dan Yenti juga ingin meminta kerja sama penelusuran rekam jejak masing-masing bakal calon tersebut kepada jaksa agung. Diketahui, pansel juga meminta hal serupa ke Polri dan PPATK.

"Untuk meminimalisir seandainya ada informasi yang minor, yang akhirnya bisa mengganggu kinerja pimpinan KPK nantinya," ujar Yenti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com