Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bisa Lanjutkan Program Moeldoko, Gatot Dianggap Pilihan Tepat Jadi Panglima TNI

Kompas.com - 10/06/2015, 08:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI. Gatot merupakan calon tunggal yang diajukan kepada DPR RI untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang memasuki masa pensiun mulai 1 Agustus 2015.

Menurut Tjahjo, dari aspek strategis, penunjukan Gatot sebagai calon panglima TNI akan menunjang wawasan kemaritiman yang akan diwujudkan dengan dibentuknya tiga komando pertahanan barat, tengah, dan timur. Tjahjo menyebut pembentukan tiga komando itu merupakan ide TNI Angkatan Darat dan telah disampaikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada Presiden Jokowi.

"Ada kesinambungan di antara gagasan dan pelaksanaan," kata Tjahjo melalui pernyataan tertulis, Rabu (10/6/2015).

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu mengungkapkan, hubungan Gatot dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut serta Kepala Polri juga cukup dekat. Ia yakin Gatot mampu menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk membangun sinergi yang efektif, baik antar-matra di TNI maupun dengan Polri.

"Akan membangun sinergi yang semakin baik dan kompak, mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dengan program pembangunan Nawacita-nya," ujar Tjahjo.

Pada Selasa (9/6/2015) kemarin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, pihaknya telah menerima usulan nama KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI dari Presiden Jokowi. Menurut Fahri, surat dari Presiden Jokowi itu disampaikan pada Selasa (9/6/2015) dan akan segera ditindaklanjuti oleh DPR.

Uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI. Fahri menegaskan bahwa uji kelayakan itu bisa saja dilakukan pada pekan ini. Namun, ia mengingatkan Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian dan jangan sampai muncul persoalan seperti yang terjadi pada pemilihan kepala Polri beberapa waktu lalu.

"Sikap netral Jokowi tetap harus diperlihatkan," kata Fahri. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com