Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Buka Saja Siapa yang Pakai Ijazah Palsu!

Kompas.com - 04/06/2015, 20:18 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pelaku yang terlibat dalam kasus ijazah palsu patut dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Ia juga meminta agar disebutkan secara terbuka jika ada pejabat atau aparatur negara yang menggunakan ijazah palsu.

"Pokoknya perintah, laksanakan sudah aturan. Buka saja siapa yang pakai ijazah palsu," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Menurut Kalla, pejabat atau pun pegawai negeri sipil yang menggunakan ijazah palsu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak jujur. Pegawai atau pejabat seperti itu dinilainya membahayakan negara. Apalagi, saat diambil sumpahnya, pegawai negeri sipil berjanji akan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan prinsip kejujuran.

Oleh karena itu, Kalla meminta jajaran pemerintah mengecek kembali ijazah pegawai negeri di lembaga masing-masing.

"Harus dong (dicek kembali) karena itu juga bahaya. Kalau ijazah saja bisa dipalsu, apalagi yang lain-lain," kata Kalla.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyampaikan bahwa pihaknya terus mengusut kasus ijazah palsu. Menurut Badrodin, ada tiga modus pemalsuan ijazah.

"Pertama, perguruan tinggi itu tidak ada izin dari Kementerian Ristek dan Dikti (Pendidikan Tinggi)," kata Badrodin, di Kantor Wakil Presiden. Jakarta, pagi tadi.

Modus kedua, perguruan tinggi mengeluarkan ijazah meski pun orang yang namanya tercantum dalam ijazah tersebut tidak pernah belajar di universitas itu.

"Atau ada yang baru satu semester (kuliah) untuk dapat ijazah," kata dia.

Lainnya, ada ijazah yang dipalsukan atau dicetak palsu. Mengenai ancaman hukuman terhadap pihak yang terlibat kasus ijazah palsu, Badrodin menyampaikan bahwa sanksi tersebut akan disesuaikan dengan undang-undang.

Kapolri telah berkoordinasi dengan Kementerian Ristek dan Dikti mengenai kasus pemalsuan ijazah ini. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir telah melakukan sidak ke kampus yang diduga mengeluarkan ijazah palsu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com