Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Musisi Kaya Raya

Kompas.com - 18/05/2015, 12:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Selain meminta penegakan hukum yang tegas, Presiden Joko Widodo juga berharap agar Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bisa lebih berperan. Apabila lembaga itu bisa berperan, seniman akan mendapatkan hasil karyanya.

"Sekarang ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, ini memang harus didorong terus untuk kelola pengumpulan royalti yang ada. Saya tahu pencipta lagu, pemusik sekarang sudah kaya, tapi saya ingin (mereka) tambah kaya atau kaya raya," ujar Jokowi di hadapan para seniman yang tergabung dalam Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) serta Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia, Senin (18/5/2015).

Jokowi juga meminta agar lembaga itu bisa bekerja sama dengan kepolisian dan institusi lain untuk memberantas praktik pembajakan. "Jangan sampai sudah dibentuk, tapi enggak punya fungsi nyata," ucap dia.

Apabila royalti benar-benar dibayarkan kepada para pembuat karya seni, Jokowi yakin industri kreatif bisa berkembang lebih jauh. Ia juga berharap agar penegak hukum bisa benar-benar mencari mafia besar dari pembajakan di Indonesia.

"Artinya, memang pemain besar yang harus diselesaikan, bukan yang jualan di trotoar, bukan. Kalau enggak bisa diselesaikan, saya akan menduga pasti ada masalah. Seperti yang diduga tadi kenapa enggak bisa diselesaikan," ujar dia.

Hadir dalam pertemuan Jokowi dengan kelompok seniman kali ini adalah Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Adapun deretan artis yang hadir antara lain Bimbo, Marcel, Ashanti, Yovie Widianto, dan anggota DPR Anang Hermansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com